TERAS7.COM – Dalam Sidang Paripurna ke-9 tentang Pandangan Fraksi DPRD terkait RPJMD Kutim 2021-2026, Sekretaris Daerah Kutai Timur Irawansyah mewakili Bupati Kutai Timur memberikan tanggapannya, Kamis (22/04/2021) disaksikan Ketua DPRD Kutim Joni dan anggota DPRD Kutim beserta undangan yang hadir.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini menerima masukan, kritik, saran yang bersifat konstruktif dari fraksi-fraksi di DPRD Kutim guna membangun sinergitas lembaga dan visi misi serta sasaran pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.
Irawansyah menyampaikan setelah mempelajari, pandangan umum dari Fraksi Golkar yakni Pemkab Kutim akan terus mengawal dana transfer daerah dengan melakukan upaya mengidentifikasi sekaligus menggali potensi PAD secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
“Kami akan berkomitmen meningkatkan partisipasi swasta dengan menarik investasi ke Kutim untuk memberikan multiplier effect pertumbuhan pembangunan di Kutim,” tegasnya.
Selanjutnya Fraksi PPP, Pemkab Kutim mengapresiasi dan dukungan dari Fraksi PPP untuk visi dan misi Pemkab Kutim.
“Kami sudah rangkum ke dalam strategi rencana awal RPJMD. Pemkab Kutim akan memprioritaskan penyelesaian pembangunan lima tahun ke depan yang menyasar dalam peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan, perkembangan agrobisnis agroindustri dan agrowisata, peningkatan kualitas SDM berkarakter berbasis teknologi, peningkatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang adaptip dan kesiapsiagaan bencana Covid-19,” urainya.
Ketiga, Fraksi Partai Demokrat, Pemkab Kutim menanggapi dengan baik atas masukan dan dukungan untuk pembangunan di Kutim melalui RPJMD. Untuk itu, Pemkab Kutim sepakat mengarahkan OPD lebih pro aktif untuk segera menuangkan program kegiatan RPJMD terhadap rancangan strategi (Renstra).
“Hal ini sangat penting karena Renstra bisa memperkuat program yang golnya mencapai indikator kerja RPJMD. Renstra juga akan menjadi perhatian bersama dan akan dilaksanakan secara cermat, sehingga output dari sub kegiatan dapat menghasilkan benefit bagi masyarakat Kutim,” tegasnya.
Dari Fraksi Partai Nasdem, Pemkab Kutim apresiasi terkait konsisten antara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prinsip pembangunan yang efisien serta tepat sasaran. Atas dasar itu, Pemkab Kutim bersama dengan DPRD akan lebih memperhatikan azas efisien dan efektif untuk pembangunan. Selain itu kebijakan lain juga akan difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi khususnya agrobisnis dan agroindustri.
Fraksi PDI-P, Pemkab Kutim sependapat dengan tanggapan Fraksi PDI-P didukung dengan luas wilayah Kutim harus dioptimalkan untuk mendulang pendapatan dalam mendukung keuangan daerah.
“Pemkab Kutim akan mengintruksikan seluruh perangkat daerah dalam sinergitas pembangunan sesuai dengan agenda visi dan misi RPJMD Pemkab Kutim yang sudah disusun dengan data real dan potensi yang ada dengan menggeser dari ketergantungan dari SDA yang tidak dapat diperbarui yaitu sektor pertambangan dan difokuskan ke pertanian menjadi tumpuan untuk menjadi kemandirian pangan,” terangnya.
Terakhir, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya proyeksi RPJMD memang masih didominasi dengan dana transfer. Pemkab Kutim terus berupaya membangun kemandirian fiskal dengan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) terutama melalui pajak dan retribusi daerah.
