TERAS7.COM – Menyikapi lonjakan pembayaran tagihan listrik, DPRD Kota Banjarbaru minta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melayani masyarakat bekerja dengan hati.
DPRD Kota Banjarbaru melakukan pemanggilan terhadap pihak PLN untuk mendengar pendapat, atas keluhan masyarakat lonjakan tagihan listrik yang sangat mencekik, hingga 100 persen lebih, bertempat di aula gedung Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, pada Selasa (16/06).
H.T. Baskoro, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Banjarbaru, usai dengar pendapat dengan pihak PLN mengatakan, bahwa PLN kurang bijaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana selalu sersikukuh dan bersandar pada aturan-aturan yang berlaku secara universal.
“Mengingat juga sosialisasi yang disampaikan oleh pihak PLN di media masa kurang begitu bisa dipahami masyarakat, maka kita juga meminta kepada PLN untuk menjelaskan sabab musabab lonjakan tagihan listrik yang terjadi dibulan Juni ini,” ujarnya kepada teras7.com
Ia menambahkan, PLN juga harus memiliki sen of covid yang lebih, dimana covid sudah terbukti mampu merubah Undang-undang, Perda serta adat istiadat dan budaya yang berlaku universal.
“Sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini, PLN harus bekerja dengan hati, mendengar dan menyelesaikan kasus per kasus,” ucapnya.
Selain itu Baskoro juga mengingatkan agar PLN tidak menggunakan aturan-aturan sebagai perisai melindungi petugas dilapangan yang masih kurang dan manajemen sistem yang masih perlu disempurnakan.
“Seolah-olah PLN tidak ada kekurangan dan kesalahan,” tekannya.
DPRD Kota Banjarbaru memberi masukan agar pihak PLN tidak hanya bermain dalam argumentasi menanggapi keluhan masyarakat, tetapi PLN diminta untuk melakukan uji petik dari keluhan-keluhan masyarakat.
“Data tagihan yang aneh-aneh itu perlu direkonstruksi dari awal melalui investigasi dengan melibatkan pihak tertagih, terkait dan DPRD, sehingga semua pihak mengerti dan puas,” tegasnya.
Sementara itu dari pihak PLN Sudarto Manager UP3 Banjarmasin yang hadir mengatakan, bahwa lonjakan yang terjadi merupakan kekurangan pembayaran dua bulan lalu, yang mana dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dari pembayaran bulan sebelumnya, karena kondisi covid-19 yang mengharuskan petugas dilapangan tidak melakukan pencatatan meteran pelanggan PLN.
“Dalam kondisi normal PLN, pemakaian dari pelanggan dicatat setiap bulan, dikurangi dengan pemakaian bulan kemarin dikalikan pemakaian perKWH, normalnya seperti itu. Kemudian di bulan Maret PLN tidak melakukan pencatatan karena dituntut memutus mata rantai penyebaran covid.
“Nah, bagaimana PLN mencatat pemakaian bulan itu, PLN menggunakan pemakaian tiga bulan sebelumnya dijumlahkan, kemudian dibagi tiga itulah rata-rata,” katanya
Angka itulah yang dimaksudkan menjadi rekening yang tidak dibaca, akhirnya dikalikan rupiah perKWH tarifnya keluarlah rupiah. Dibulan pertama tidak terjadi konflik apa-apa, tidak terjadi masalah, karena pelanggan memakai berapa pun disitu tagihannya akan sama, bulan berikutnya PLN masih belum mencatat sehingga tagihan masih sama seperti bulan kemarin.
“Pelanggan tidak menyadari dan kita juga tidak tahu pelanggan menggunakan apa menambah peralatan apa kita kan tidak bisa memantau setiap rumah, kemudian dibulan Mei PLN melakukan pencatatan ke rumah pelanggan, dicatat apa adanya, diphoto, kemudian dimaksukan kedalam sistem aplikasi, lo kok berbeda angkanya berbeda jauh sekali, timbulah rekening yang kini menjadi peningkatan pembayaran,” terangnya.
Menyikapi hal tersebut, agar masyarakat tidak terlalu terbebani, ia menjelaskan, pelanggan akan dikenakan biaya, yang pertama biaya rata-ratanya sebelumnya kemarin ditambahkan 40 persen dari kenaikannya.
“Misalkan bulan sebelumnya 100 ribu, kemudian setelah dibaca ada kenaikan menjadi 200 ribu, artinya ada kenaikan 100 ribu, maka dibulan Juni ini dikenakan 100 ribu normal ditambahkan 40 ribu dari 40 persen 100 ribu itu dibulan Juni, nanti dibulan Juli berapa jumlah pemakaian pelanggan ditambah sisanya 20 persen, demikan juga bulan berikutnya sampai sisa pembayaran habis,” tungkasnya.
