TERAS7.COM – Bupati Banjar Saidi Mansyur membuka Gathering Bersama Bank Kalsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan aparat desa se-Kabupaten Banjar Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dalam Menggunakan IBB (Internet Banking Business) pada Rabu (9/3/2022).
Gathering sekaligus sosialisasi ini menginformasikan mengenai transaksi non tunai IBB agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan dapat diakses simultan data secara tepat waktu.
IBB sendiri adalah aplikasi milik Bank Kalsel dengan keuntungan seperti mengetahui portfolio, mutasi, histori, online overbooking, transfer batch dan payroll dengan akses mudah 24 jam.
Dalam acara yang digelar di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru ini, Bupati Banjar mengungkapkan tata kelola dana desa Kabupaten Banjar MCV KPK 2021 mendapat nilai 100 dari KPK dan terbaik se-Kalimantan Selatan.
Karena itu ia berharap bisa memicu seluruh kepala desa dan aparatnya untuk mempertahankan komitmen bersama.
Saidi Mansyur juga memberikan apresiasi atas dilaksanakannya Gathering sekaligus solisalisasi untuk 277 aparat desa.
”Alhamdulillah kita hari ini bisa bersilaturrahmi dengan kepala desa dan aparat desa,” ucapnya.
Menurut Saidi Mansyur, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengontrol dan memberikan transparansi keuangan desa.
”Terima kasih untuk Bank Kalsel yang memfasilitasi dan Dinas PMD serta stakeholder lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar Syahrialuddin mengungkapkan kegiatan yang dijalin dengan Bank Kalsel ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dalam peningkatan pengeloaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Banjar.
Terlebih saat ini perkembangan teknologi memberikan kemudahan terhadap layanan transaksi di masa kini, dimana disisi lain dapat mengamankan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dan perangkat desa terhadap kekeliruan atau penyimpangan.
“Sosialisasi pemberian materi mengenai Layanan Internet Bisnis Banking (IBB) kepada aparat desa adalah digitalisasi dalam pengelolaan dana desa yang berfungsi dapat meminimalisir permainan keuangan,” ungkapya.
Selain itu kata Syahrialuddin, laporan keuangan desa juga menjadi lebih mudah dilampirkan saat diperlukan oleh pihak berwenang seperti KPK dan Kedinasan.
”Sistem transfer aplikasi keuangan IBB untuk pengelolaan keuangan ini tidak lagi secara langsung kasir ke kasir, tetapi lewat aplikasi. Tidak bersentuhan dengan uang, untuk menghindari terjadinya permainan keuangan,” jelasnya.
Syahrialuddin juga mengingatkan kepada seluruh kepala desa bahwa saat ini Pengelolaan Keuangan Desa dijadikan sasaran oleh KPK.
“Setelah Tata Kelola Dana Desa Kabupaten Banjar MCV KPK 2021 mendapat nilai 100. Tahun 2022 ini mendapat beban lebih yaitu Tata Kelola Aset Desa di 277 desa se Kabupaten Banjar,” sebutnya.
