TERAS7.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar High Level Meeting (HLM) yang mempertemukan tiga tim strategis daerah, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Gawi Sabarataan, Senin (25/05/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, sebagai upaya memperkuat stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, perluasan akses keuangan, dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, para asisten, perwakilan BUMN dan BUMD, instansi vertikal, serta seluruh anggota TPID, TPAKD, dan TP2DD Kota Banjarbaru. HLM juga menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, dan Bank Kalsel.
Dalam arahannya, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa TPID, TPAKD, dan TP2DD memiliki peran yang saling terhubung dalam membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan.
“Ketiga forum ini tentunya saling memiliki keterkaitan dalam mendukung penguatan ekonomi daerah, melalui stabilitas harga, digitalisasi transaksi pemerintah, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Muaranya sama, yaitu membangun ekosistem ekonomi daerah yang modern, sehat, inklusif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Untuk memperkuat implementasi program di lapangan, Wali Kota Banjarbaru mengeluarkan tujuh instruksi strategis kepada seluruh pemangku kepentingan.
Instruksi pertama adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam mengantisipasi inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Kedua, meningkatkan kualitas pemantauan dan pelaporan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai persiapan Banjarbaru menuju Kota Penghitung Inflasi pada 2028.
Ketiga, mengoptimalkan ketahanan pangan melalui pelaksanaan operasi pasar, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan pasokan pangan guna menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
Keempat, mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan mewajibkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan penerapan SP2D Online di seluruh perangkat daerah.
Kelima, memastikan digitalisasi keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus efisiensi pengelolaan anggaran.
Keenam, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelajar, pelaku UMKM, dan kelompok berpenghasilan rendah melalui penguatan program literasi dan inklusi keuangan.
Sementara instruksi ketujuh adalah mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wali Kota Lisa juga mengingatkan seluruh jajaran untuk terus memperkuat komitmen, menjaga sinergi, serta meningkatkan kualitas kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga sekaligus memperkuat daya saing kota di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
