TERAS7.COM – Puluhan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Kamis (13/3/2025). Mereka mendesak DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menelusuri konflik internal di tubuh Perseroda PT Baramarta.
Ketua LSM KAKI Kalsel, H. Ahmad Husaini, menyampaikan dalam orasinya bahwa konflik tersebut perlu ditindaklanjuti karena menyangkut sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
“Kami meminta Ketua DPRD dan Komisi II untuk mengevaluasi konflik yang terjadi di PT Baramarta. Ini penting karena berdampak langsung terhadap PAD dari sektor batubara,” tegasnya.
Husaini menjelaskan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, salah satu sumber konflik adalah persoalan lahan dengan PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) di wilayah konsesi PKP2B PT Baramarta. Ia juga menyinggung adanya dugaan peran pihak ketiga, yakni PT Mitra Pengelolaan Tambang (MPT), yang disebut menerima kompensasi fee sebesar USD 2 per metrik ton.
“Dugaan keterlibatan PT MPT ini perlu diklarifikasi. Jangan sampai PAD terganggu karena masalah internal dan kepentingan tertentu,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa konflik ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kegagalan PT Baramarta dalam memenuhi target pendapatan untuk daerah.
“Karena itu kami mendesak DPRD Banjar membentuk pansus agar masalah ini bisa segera dituntaskan,” tutup Husaini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Lauhul Mahfudz, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan ini.
“Saya sudah sering mengingatkan agar pihak perusahaan tidak bertindak semena-mena, terutama terhadap masyarakat yang menguasai lahan. PT Madhani sudah lama beroperasi di Baramarta, bahkan sejak era PAMA. Seharusnya konflik seperti ini tidak terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/3/2025).
Mahfudz mempertanyakan mengapa permasalahan ganti rugi lahan baru muncul sekarang, padahal selama ini kewajiban perusahaan selalu dipenuhi.
Ia menduga, perubahan mitra kerja sama dari PT Prima Multitrada (PT PMT) ke PT Mitra Pengelolaan Tambang (PT MPT) turut menjadi penyebab konflik yang terjadi.
