TERAS7.COM, MARTAPURA – Insiden ambruknya bangunan rawat inap Puskesmas Aluh-Aluh, Selasa (24/6/2025) pagi, langsung memicu gerak cepat dari DPRD Kabupaten Banjar. Komisi III dan IV DPRD bersama Wakil Ketua DPRD Banjar, H Irwan Bora, meninjau lokasi dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada sore harinya.
Pantauan di lapangan, bangunan lama di bagian belakang puskesmas terlihat sudah dibatasi garis polisi. Beberapa petugas sibuk mengeluarkan peralatan medis dan barang-barang dari dalam gedung guna mengurangi beban dan mengantisipasi keruntuhan susulan.
Situasi semakin menegangkan lantaran terdengar suara keramik pecah disertai retakan pada struktur bangunan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bagian lain bangunan bisa roboh sewaktu-waktu.
“Kami melihat langsung kondisinya, dan ini sangat memprihatinkan. Penanganan cepat wajib dilakukan,” tegas Wakil Ketua DPRD Banjar, H Irwan Bora di sela peninjauan.
Sidak tersebut turut diikuti Camat Aluh Aluh dan Kapolsek Aluh Aluh. Irwan menekankan pentingnya langkah sigap dari Pemerintah Kabupaten Banjar demi menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan bagi warga setempat.
“Tidak bisa ditunda lagi. Kasihan masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan ini. Puskesmas ini satu-satunya fasilitas rawat inap di kawasan Aluh Aluh yang setara dengan rumah sakit,” tandasnya.
Dari hasil peninjauan, bangunan yang berdiri sejak 2009 itu dinilai mengalami penurunan kualitas. Bangunan berpondasi cerucuk ini kerap terendam banjir rob dalam beberapa tahun terakhir, mempercepat kerusakan struktural.
“Seharusnya dari dulu ada perhatian khusus. Ini satu-satunya fasilitas kesehatan di Aluh Aluh, sekarang malah ambruk,” ujar Irwan dengan nada kecewa.
Ia mendorong agar pembangunan ulang dilakukan dengan perencanaan lebih matang, termasuk mempertimbangkan pondasi beton dan desain bertingkat dua.
“Kalau memungkinkan dibuat dua lantai, karena pasien bukan hanya dari Aluh Aluh, tapi juga Taboneo dan Barito Kuala,” tambahnya.
Irwan menegaskan pihaknya di DPRD akan berupaya memperjuangkan kebutuhan anggaran agar masyarakat Aluh Aluh tidak merasa terpinggirkan.
“Masyarakat jangan sampai merasa terisolir akibat rusaknya layanan kesehatan. Soal anggaran akan kami kawal di dewan karena urgensinya sangat tinggi dan wajib jadi prioritas,” tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Banjar, Hj Anna Rusiana, turut menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, insiden ini seharusnya bisa dicegah sejak dini.
“Dinas Kesehatan semestinya lebih tanggap dengan kondisi bangunan yang sudah tua. Jangan menunggu ambruk dulu baru diperbaiki,” pungkas Anna.
