TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi terkait perencanaan dan penganggaran tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini digelar melalui platform Zoom dari Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu (23/7/2025).
Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan dan bertujuan memperkuat pemahaman serta mempercepat langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa.
Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, menyampaikan bahwa Pemkab Balangan menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan komitmen penuh dalam menindaklanjuti berbagai hasil evaluasi yang disampaikan.
“Hari ini Kabupaten Balangan mengikuti rakor seluruh kepala daerah dengan KPK RI dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran 2025. Kita juga sudah menerima hasil evaluasi BPKP terkait perencanaan tersebut,” ujar Urai.
Selain itu, rakor juga membahas hasil Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK yang menjadi alat ukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi di daerah. Kegiatan ini turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai mitra strategis dalam pengawasan.
Urai menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan KPK maupun BPKP akan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkab Balangan.
“Kami menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan arahan dari KPK dan BPKP. Ini menjadi acuan penting bagi kami dalam memperbaiki dan memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel serta transparan,” tambahnya.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rakor ini, Pemkab Balangan menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
