TERAS7.COM – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (18/9/2025).
Rapat yang berlangsung di Lantai 2 gedung DPRD Banjar ini turut dihadiri Wakil Ketua II, Ahmad Rizanie Ansyari, jajaran Bappedalitbang Banjar, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan Bora menegaskan pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD 2026 yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Banjar menyatakan kesepakatan untuk menerima Raperda APBD 2026 dibahas lebih lanjut. Fraksi Bintang Demokrasi, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB, hingga PAN memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah atas penyusunan rancangan anggaran tersebut.
Meski begitu, tiap fraksi tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Fraksi Golkar menyoroti tingginya ketergantungan Banjar terhadap dana transfer pusat, mendorong program daerah difokuskan pada kegiatan produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat, serta memastikan penyerapan anggaran efektif untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.
Fraksi PPP menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp2,27 triliun pada 2026, mayoritas masih berasal dari transfer pusat. PPP mendorong optimalisasi aset daerah, peningkatan pelayanan, pengawasan pajak dan retribusi, serta transparansi program hibah, bantuan sosial, musrenbang, dan pokok pikiran DPRD agar tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi PKB dan PAN menekankan agar postur APBD lebih realistis dan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar hingga ke desa. Mereka juga mendorong pengembangan PAD melalui pariwisata, ekonomi kreatif, dan inovasi digital.
Rapat paripurna yang dipimpin Irwan Bora ini menegaskan komitmen legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan APBD 2026 yang lebih transparan dan berpihak pada rakyat. Catatan dari tiap fraksi akan menjadi masukan penting dalam tahap pembahasan selanjutnya demi tercapainya kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.
