TERAS7.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus bersama Aliansi Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Jl. Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (01/09).
Dalam aksi yang berlangsung tertib dan penuh semangat itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan penting, di antaranya:
- Penolakan kenaikan tunjangan DPR RI.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
- Penghentian tindakan represif aparat keamanan.
- Dan Beberapa tuntutan lainnya.
Aspirasi disampaikan secara bergiliran oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam aliansi. Aksi tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, yang dengan terbuka menerima seluruh aspirasi.
“Kami dari Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu sepakat dan siap menandatangani nota kesepahaman ini. Aspirasi yang kalian bawa hari ini akan kami tindaklanjuti dan teruskan ke DPR RI dalam waktu dekat,” tegas Arjan.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi yang damai, santun, serta menjunjung etika dialog. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada TNI-Polri yang telah memberikan pengamanan secara humanis.
Dalam aksi tersebut, dihadiri Bupati Labuhanbatu Bupati dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., Wakil Bupati H. Jamri, ST., Kapolres AKBP Choky Sentosa Meliala, Dandim 0209/LB Yudy Ardiyan Saputro, Kajari Asnath Anytha Idatua Hutagalung, dan perwakilan Pengadilan Negeri Rantauprapat. Kehadiran Forkopimda menjadi simbol keterbukaan pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus menciptakan ruang dialog yang kondusif.
Menariknya, usai penyerahan nota kesepahaman, suasana cair tercipta ketika para perwakilan mahasiswa meminta berfoto bersama Forkopimda. Momen langka tersebut menghadirkan senyum, tawa, dan jabat tangan antara mahasiswa dan pejabat daerah, menjadi penutup harmonis dari aksi unjuk rasa.
Aksi damai yang diwarnai dialog terbuka dan diakhiri dengan keakraban ini menjadi potret positif demokrasi lokal. Mahasiswa menyuarakan kritik secara bertanggung jawab, sementara pemerintah daerah membuka ruang untuk mendengar dan menanggapi.
Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh bahwa penyampaian aspirasi tidak harus berakhir dengan ketegangan, melainkan dapat membangun komunikasi dua arah yang produktif demi kemajuan daerah dan bangsa.
Selain Forkopimda, turut hadir pula Sekretaris Daerah, para Asisten Setdakab, para staf ahli Bupati, para pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat lainnya.
