TERAS7.COM – Siang itu, warga Kota Banjarbaru kaget bukan kepalang. Ada kabar luar biasa: kotanya tiba-tiba memiliki dana mengendap sebesar Rp 5,165 triliun. Lima triliun! Setara membangun beberapa ruas jalan tol Banjarbaru–Banjarmasin.
Saya sendiri mengerutkan dahi. “Masak bisa?”. Kota sebesar Banjarbaru, dengan APBD yang tak sebesar itu, tiba-tiba kaya mendadak. Berita tersebar cepat: WhatsApp, media lokal, media nasional. Publik terheran, sebagian lagi berspekulasi liar.
Ternyata, semua itu karena Bank Kalsel salah catat. Kode wilayah untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dimasukkan sebagai milik Pemkot Banjarbaru, karena kesalahan dalam pengisian sandi Golongan Pihak Lawan (GPL) pada sistem pelaporan instansi bank.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, segera angkat bicara. Tegas. Bahwa kotanya tidak memiliki dana sebesar itu. Bahwa informasi yang beredar tidak benar. Bahwa rakyat tidak boleh bingung. Tegas, jelas, dan cepat.
“Isu yang beredar harus diselesaikan dengan data, bukan dengan opini,” ujar Wali Kota Lisa Halaby melalui keterangan tertulis seperti di beritakan Teras7.com.
“Melalui klarifikasi resmi ini, kami tegaskan Pemkot Banjarbaru tidak memiliki dana mengendap sebesar Rp5,165 triliun. Nilai itu akumulasi rekening Pemprov Kalsel yang keliru dilaporkan Bank Kalsel sebagai milik Pemkot Banjarbaru,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengakui kesalahan administratif:
“Kami sampaikan klarifikasi resmi terkait informasi dana itu bersumber dari kekeliruan teknis penginputan data perbankan, bukan kondisi aktual saldo rekening Pemkot Banjarbaru.”
Ia menjelaskan bahwa 13 rekening dengan total saldo sekitar Rp 4,746 triliun milik Pemprov Kalsel secara keliru terinput sebagai milik Pemkot Banjarbaru dalam laporan Bank Kalsel.
Kesalahan ini baru terbongkar setelah sinkronisasi data antara Bank Kalsel, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 24 Oktober 2025.
Semua pihak hadir: Wakil Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, perwakilan Kementerian Keuangan, dan tentu Bank Kalsel sendiri. Hasilnya jelas: kesalahan ada di Bank Kalsel. Bukan Banjarbaru, bukan Pemprov Kalsel. Murni salah catat.
Bayangkan: Rp 5 triliun mengendap hanya karena kode salah ketik. Bisa-bisa kalau salah ketik di Excel rumah tangga, kita juga jadi jutawan semalam. Manusia bisa salah, sistem bisa salah. Bahkan yang berskala triliunan.
Tapi satu hal jelas: Bank Kalsel harus bertanggung jawab. Lembaga yang mengelola dana daerah sebesar itu tidak boleh mengandalkan keberuntungan atau “mudah-mudahan tidak ada yang protes”.
Lima triliun salah catat adalah alarm: sistem validasi perlu diperkuat, prosedur diperketat, audit internal ditingkatkan. Publik berhak menuntut itu.
Pelajaran pertama: transparansi itu mahal harganya, tapi penting. Bayangkan jika klarifikasi tidak dilakukan, berita salah itu bisa viral berminggu-minggu, rakyat gelisah, pejabat disalahkan. Warga bisa kehilangan kepercayaan, padahal semuanya aman.
Pelajaran kedua: kecepatan respon menentukan kredibilitas. Banjarbaru bergerak cepat, Wali Kota langsung klarifikasi. Bank Kalsel menindaklanjuti. Tapi kecepatan saja tidak cukup; akurasi itu lebih penting. Sistem yang canggih seharusnya mencegah kesalahan sesederhana ini.
Satu hal yang tak boleh dilewatkan: meski jumlahnya fantastis, masalahnya sederhana. Hanya kode salah, bukan korupsi, bukan dana siluman. Tapi dampaknya besar. Lima triliun salah catat terdengar seperti skandal besar, tapi pada hakikatnya, ini kisah birokrasi manusiawi yang seharusnya bisa dicegah.
Pelajaran ketiga: sistem harus punya pengecekan berlapis. Bank Kalsel sebagai bank daerah harus punya mekanisme validasi sebelum laporan resmi dikirim ke regulator. Spreadsheet, kode, sistem – semua bisa salah jika tidak dicek. Teknologi membantu, tapi manusia tetap menentukan.
Pelajaran keempat: cerita sederhana punya makna luas. Warga Banjarbaru yang sempat heboh, anak-anak yang mendengar kabar “kota kita punya lima triliun”, aparat pemerintah yang berdebar menunggu klarifikasi — semua bisa menjadi narasi penting. Politik, birokrasi, kepercayaan publik — semua terhubung lewat satu kode salah ketik.
Dan tentu saja, refleksi terakhir: apa yang kita pelajari dari Rp 5 triliun yang salah catat? Bahwa manusia bisa salah, sistem bisa salah, tapi lembaga yang memegang amanah publik harus bertanggung jawab. Transparansi dan komunikasi itu jauh lebih penting daripada angka itu sendiri.
Akhirnya, Wali Kota Banjarbaru menegaskan: setiap rupiah tercatat akurat, publik harus percaya, koordinasi dengan perbankan dan lembaga pengawas diperkuat agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi. Bank Kalsel harus belajar dari kasus ini. Pemerintah provinsi tersenyum lega, dan rakyat? Kita tersenyum sambil bertanya: berapa banyak Rp 5 triliun lain yang terselip di sistem, menunggu klarifikasi?
Seperti biasa, jawabannya tidak ditemukan di berita viral, tapi di meja kerja mereka yang mengecek angka satu per satu, kode demi kode. Di sanalah transparansi, kredibilitas, dan tanggung jawab bertemu.
Penulis: Fauzi
