TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat membacakan penjelasan Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026, pada rapat paripurna yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Asahan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD H. Irwansyah Pane, M.K.M., dan dihadiri oleh pimpinan serta anggota DPRD, para asisten, kepala perangkat daerah, staf ahli Bupati, camat se-Kabupaten Asahan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat dalam upaya menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. “Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rianto.
Menanggapi sejumlah fraksi, Wakil Bupati menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan. Untuk bidang pendidikan, pembangunan ruang kelas baru dan sarana pendukung dilaksanakan berdasarkan skala prioritas sekolah yang membutuhkan, termasuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat. Melalui pengangkatan PPPK tenaga guru, Pemerintah Kabupaten Asahan juga berupaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik sesuai peta kebutuhan. Pada bidang kesehatan, dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) terus diperkuat agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan primer secara merata.
Dalam bidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Asahan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan meskipun terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Fokus diarahkan pada pembangunan dan perbaikan ruas jalan strategis yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara di bidang ekonomi, Pemkab Asahan mendorong kegiatan pasar murah di kecamatan, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan program ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara lebih mendalam.
