TERAS7.COM – Dalam upaya memastikan ketepatan data penerima bantuan sosial, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan ground check Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (10/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang dilakukan pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan dari negara.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Hj Erny Wahdini, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan dalam memperbarui data kesejahteraan sosial.
Menurutnya, Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program prioritas nasional yang berperan penting dalam upaya menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
“PKH memiliki dampak yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, termasuk di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Roy Suryanto, turut menjadi narasumber dengan memaparkan mekanisme pelaksanaan ground check, metode pengumpulan data di lapangan, hingga pentingnya validitas data sebagai dasar perumusan kebijakan perlindungan sosial.
Ia menekankan bahwa seluruh pendamping PKH di Kabupaten Banjar diharapkan dapat melaksanakan proses verifikasi lapangan secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, serta menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan sesuai arahan Kementerian Sosial.
Selain itu, Roy juga menegaskan pentingnya sinergi antara pendamping PKH dan Badan Pusat Statistik agar proses pendataan dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan data yang akurat.
Melalui rapat koordinasi ini, para peserta juga menyamakan pemahaman terkait pembagian wilayah tugas, mekanisme pelaksanaan ground check, hingga teknis pengisian instrumen pendataan guna meminimalkan potensi kesalahan saat kegiatan berlangsung di lapangan.
Diharapkan, melalui kegiatan ini proses pemutakhiran data kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih optimal sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
