TERAS7.COM – Dewan Pimpinan Cabang Generasi Muda Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC GM GRIB) Jaya Kabupaten Asahan mendemo kantor Bupati Asahan, Selasa (26/5/2026).
Aksi unjuk rasa tersebut terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Usaha Ekonomi Produkrif (UEP) yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Asahan.
Ratusan pendemo tersebut mengendarai berbagai kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor serta membawa spanduk ke kantor kepala daerah Kabupaten Asahan.
Dalam orasinya, Ketua DPC GM GRIB Jaya Kabupaten Asahan Syafrizal Ritonga mengklaim telah melakukan investigasi terkait dugaan kecurangan Pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai Dinsos Kabupaten Asahan.
Ia juga menuding mantan Kepala Dinsos Kabupaten Asahan yang kini telah menjabat sebagai Asisten III Sekdakab Asahan, yakni AW beserta mantan bawahannya berisial RM terliibat dalam persoalan ini.
“Kami menemukan ada indikasi Pungli terhadap dana transportasi bantuan yang disalurkan tersebut. Ini telah mencoreng nama baik Pemkab Asahan yang telah dinobatkan sebagai daerah percontohan anti korupsi tahun 2006 oleh KPK RI,” katanya dengan nada lantang.
Selain itu, ia juga mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan untuk segera memeriksa kedua oknum tersebut.
Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Dinsos Kabupaten Asahan AW akhirnya muncul dihadapan pendemo dengan pendampingan Wakil Bupati Asahan Rianto dan perwakilan Inspektorat Kabupaten Asahan.
Dalam penejelasannya, AW membantah tentang adanya Pungli dalam penyaluran bantuan tersebut setelah turun langsung ke lokasi.
Ia juga menjelaskan tentang prosedur dalam mendapatkan bantuan alat-alat memasak bagi pelaku ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatan keluarga
Namun, ia meminta kepada pendemo untuk melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Asahan bila menemukan adanya indikasi perbuatan Pungli.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan, bila terbukti adanya Pungli maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Saya tidak butuh 100 orang. 5 orang saja sudah membuktikan ke saya. Nanti, saya suruh Inspektorat untuk memeriksanya,” pungkasnya.
Pasca mendengarkan keterangan dari pemerintah daerah, para pendemo melanjutkan aksinya ke kantor Dinsos Kabupaten Asahan.
