TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Tapin kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Tapin berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut diterima langsung Bupati Tapin H. Yamani didampingi Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Senin (25/5/2026).
Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor Kabupaten Tapin dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, sebuah indikator keberhasilan daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bupati Tapin H. Yamani menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tetapi merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan bersama DPRD.
“Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen seluruh pelayan masyarakat di Kabupaten Tapin, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran ASN hingga DPRD, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini WTP, Yamani mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan masih terdapat sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Masih ada beberapa rekomendasi yang harus kita tindak lanjuti bersama. Ini menjadi perhatian penting bagi seluruh perangkat daerah agar dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari ke depan,” tegasnya.
Menurut Yamani, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur pemerintah daerah terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap program pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tapin,” katanya.
Dengan raihan WTP ke-12 secara berturut-turut tersebut, Kabupaten Tapin kembali memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang konsisten menerapkan tata kelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Prestasi ini sekaligus menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memperkuat kepercayaan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
