TERAS7.COM — Kabupaten Balangan menghadapi tekanan fiskal menjelang penyusunan proyeksi APBD 2027. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan mencatat dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang belum disalurkan mencapai Rp760 miliar.
Piutang tersebut merupakan akumulasi kurang bayar DBH periode 2023 hingga 2024. Kondisi itu terjadi di tengah proyeksi APBD Balangan 2027 yang diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2,2 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan persoalan tersebut membuat kondisi fiskal daerah berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, hak Balangan sebagai daerah penghasil belum seluruhnya diterima, sementara alokasi DBH yang masuk justru mengalami pemotongan.
”Jadi pada satu sisi kita tidak dibayar hak kita, mereka (pusat) masih ngutang. Tapi di sisi lain, dana bagi hasil juga malah dipotong. Ini situasi yang sangat tidak pas bagi Balangan sebagai daerah penghasil, sehingga kita mengalami jurang defisit yang besar,” ungkap Fakhriyanto.
Tekanan tersebut membuat Pemkab Balangan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kemampuan keuangan daerah. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman daerah kepada pihak ketiga.
Fakhriyanto menyebut nilai pinjaman yang tengah diasumsikan berada pada kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Namun, skema yang disiapkan disebut tidak akan membebani APBD Balangan.
”Kita bisa berani meminjam kalau dengan penjaminan adalah kurang bayar yang sekitar Rp760 miliar itu. Artinya, kita meminjam ke pihak ketiga seperti PT SMI atau perbankan, tetapi yang membayarkan cicilan adalah Kementerian Keuangan langsung kepada pihak ketiga. Sehingga tidak membebani APBD Balangan,” tegasnya.
Menurut Fakhriyanto, opsi tersebut diperlukan untuk menjaga ruang fiskal daerah, terutama agar belanja modal tidak dipangkas secara drastis.
Belanja modal dinilai memiliki efek langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pengurangan belanja pada sektor tersebut dikhawatirkan memukul berbagai lapisan ekonomi yang bergantung pada proyek dan aktivitas pembangunan pemerintah daerah.
”Balangan ini sangat besar pengaruhnya dari belanja modal pemerintah daerah. Kalau belanja modal dikurangi, tukang tidak kerja, distribusi berkurang, putaran ekonomi melambat, dan daya beli masyarakat otomatis akan turun,” pungkasnya.
Dengan proyeksi APBD 2027 sekitar Rp2,2 triliun dan piutang DBH mencapai Rp760 miliar, Pemkab Balangan kini harus mencari skema pembiayaan yang mampu menjaga keberlanjutan belanja daerah tanpa menambah tekanan terhadap APBD.
