TERAS7.COM – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB), Rabu (23/01).
Acara yang berlangsung di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam ini juga dihadiri seluruh kepala daerah atau sekda se-Indonesia yang berjumlah 495 mulai provinsi, kabupaten dan kota.
Rencana Pengadaan Pegawai P3K ini sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Rakor yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini berisi sejumlah paparan di antaranya mengenai PP 49/2019 dan rencana pengadaan P3K Tahap I dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen-PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja, paparan kebijakan sistem pendaftaran, seleksi, dan penetapan identitas peserta P3K Tahap I dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, paparan mengenai penggajian dan biaya pelaksanaan seleksi pengadaan P3K Tahap I dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astero Primanto Bhakti.
Selain itu, para peserta rakor juga mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan menggunakan CAT UNBK Kemendikbud dari Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno, penjelasan Permenpan tentang Kebijakan Pengadaan PPPK Tahap I dari Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemen-PAN RB, paparan mengenai teknis sistem pendaftaran pengadaan PPPK Tahap I oleh Direktur Sistem Informasi Kepegawaian BKN, paparan mengenai teknis sistem penggunaan CAT UNBK dalam pelaksanaan seleksi dari Kabid Penilaian Non Akademik Kemendikbud, paparan mengenai kompentensi dan kinerja SDM Aparatur oleh Asdep Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kemen-PANRB.
Rakor yang juga berisi diskusi-diskusi ini diawali pembukaan dan beberapa arahan dari Men-PANRB, Safruddin, di antaranya terkait alasan perekrutan melalui jalur PPPK secara bertahap. Safruddin punya alasan kuat sampai memutuskan pengangkatan honorer K2 (kategori dua) menjadi PPPK secara bertahap.
Ia mengatakan, pemerintah menyiapkan formasi 150 ribu formasi yang dibagi dalam dua tahap dan sebelum pilpres (Februari 2019) diangkat 75 ribu formasi sedangkan sisanya direkrut pascapilpres dengan alasan pertama Syafruddin terkait kemampuan anggaran lantaran tidak semua daerah mampu secara fiskal membiayai gaji PPPK. Sehingga yang diprioritaskan bagi pemda yang sudah siap.
“Sebagian besar daerah mayoritas (sekitar 60 persen) APBD-nya dipakai untuk belanja pegawai. Jika ditambah dengan PPPK otomatis dana untuk aparatur membengkak sehingga makin kecil melakukan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, pemda akan mengalami kesulitan saat melakukan sinkronisasi data honorer K2. Dalam SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) kepala daerah harus mempertanggungjawabkan data honorer K2 yang diangkap PPPK.
Dilakukan bertahap sekaligus untuk memberi waktu bagi pemda untuk melakukan verifikasi.
“Rentang waktunya terlalu pendek bagi kepala daerah bila harus mengecek seluruh data honorer K2 di wilayahnya. Karena ada sanksi yang harus diterima kepala daerah bila merekomendasikan K2 bodong,” timpalnya.
