TERAS7.COM, DPRD BANJARBARU – Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di ruang graha, lantai 3 gedung DPRD, Banjarbaru, Rabu (13/03/24).
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru telah memperoleh penilaian sangat baik atas kinerja yang dilakukan selama ini.
Hal tersebut terbukti dari serangkaian prestasi dan penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2023, bahkan tidak hanya di tingkat provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tetapi sampai ke nasional.
“Secara garis besar, target-target yang kita rencanakan pada tahun 2023 ini berjalan dengan lancar, banyak capaian-capaian yang terealisasi, contohnya pendapatan asli daerah, APBD yang meningkat,” ungkap Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin.
“Walaupun realisasi kita masih diangka 98 persen, tapi secara umum Pemko, baik dari segi anggaran, belanja program, belanja kegiatan, dan pembangunan alhamdulillah semua tercapai sesuai dengan target,” sambungnya.
Oleh karena itu, Aditya berharap, dengan adanya acara hari ini terus terjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan Kota Banjarbaru yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Semoga terus terjaga senergi antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai visi dan misi bersama dalam hal pembangunan yang berkelanjutan di Kota Banjarbaru,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD, Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengatakan, terkait LKPJ tahun anggaran 2023 memang disepakati untuk membahas di internal DPRD.
Ada dua sisi yang akan dilakukan pembahasan, yakni terkait dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja.
“Semua anggota DPRD akan ikut untuk merekomendasi, dan kemungkinan pembahasan selama 30 hari kedepan kita selesaikan dengan beberapa catatan yang akan kita sampaikan,” katanya.
Fadliansyah mengatakan, catatan-catatan yang akan disampaikan itu berlaku kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana tahun ini adalah tahun terakhir Wali Kota Banjarbaru.
Sehingga menjadi tahun penentuan pencapaian mana saja yang sudah berhasil, sebab menurutnya, capaian Wali Kota tidak hanya semestinya 50 persen saja, tapi minimal 80 atau 90 persen.
“Dari program RT Mandiri targetnya berapa di RPJMD, yang terealisasi baru sekitar 70 RT mungkin tidak sampai setengahnya di Banjarbaru, kalau misalkan target janji kampanye ratusan banyak RT, ini yang mungkin menjadi PR terkait catatan di LKPJ,” jelasnya.
Selain itu, dikatakan Fadliansyah, untuk realisasi anggaran, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) masih jauh dari target yang telah ditetapkan dari pendapatan parkir.
“Parkir di Banjarbaru sering terjadi kebocoran, ini jadi catatan khusus seperti apa perbaikan kedepannya, apakah dibantu dengan mesin tapping box atau manajemen yang dikelola oleh Dishub, sehingga target PAD parkir di Banjarbaru bisa meningkat, tidak ada terjadi kebocoran,” tandasnya.
