TERAS7.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar H Muhammad Iqbal atau sapaan akrabnya H Ibank dari Komisi IV mengungkapkan bahwa dalam rapat dengar pendapat sebelumnya Rabu, 19/06/24) jelas sekali kurangnya koordinasi, informasi dan kerjasama dinas atau instansi terkait terkait stunting di kabupaten Banjar.
Ia menjelaskan bahwa sangat penting koordinasi dalam menangani stunting, itu dapat dilihat dengan indikasi kuat dari pemaparan dan presentasi mereka mengutamakan dinasnya masing-masing dan kurang fokus pada penanganan Stunting, tidak transparan dan akuntabel serta adanya tumpang tindih/overlapping.
Selain itu juga, ketidakhadiran dari ketua dan sekretaris Tim Penanggulangan Penanganan Stunting (TPPS) dalam Rapat dengar pendapat bersama dengan komisi II dan IV menjadi tolak ukur keseriusan penanganan Stunting di Kabupaten Banjar.
“Ada 1 pertanyaan ulun lontarkan tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya yaitu apa yang telah diberikan kepada Keluarga Rawan Stunting atau KRS sebanyak 31.354 pada tahun 2023?,” tuturnya.
Ia meneruskan, belum lagi KRS keluarga yang memiliki Baduta, KRS Keluarga memiliki Balita, KRS tidak memiliki air minum layak, KRS tidak memiliki jamban layak, KRS Pra Sejahtera bagaimana Pemerintah Daerah dengan anggaran yang besar tersebut apakah sdh memberikan bantuan yang semestinya?
“Seharusnya penganggaran dan peruntukannya harus konkret yaitu lebih banyak untuk bantuan langsung telur, ikan, daging, sayur, dan makanan bergizi yang diberikan ke yang stunting. Sebab, bahan-bahan tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukannya rapat,” ucap H Ibank
H Ibank juga menjelaskan bahwa salah satu program Presiden terpilih 2024 Pa Prabowo Subianto yaitu berbagi makanan ditujukan kepada ibu hamil dan susu kepada anak-anak agar gizi bagi mereka terpenuhi.
“Selama ini ulun sebagai kader dari Partai Gerindra juga turut serta berbagi makan kepada masyarakat dengan Program Berkah semenjak tahun 2015,” sebutnya.
Politis yang juga mendaftar sebagai bakal calon yang maju di Pilkada Kabupaten Banjar ini berharap penanganan Stunting harus melibatkan dan bersama-sama dinas terkait sampai ke perangkat desa dan jangan ada lagi tumpang tindih bantuan.
Data hasil berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bulan Mei 2024 23,78 % apakah sesuai dengan fakta di lapangan?karena keterkaitannya dengan pro aktifnya posyandu di desa.
Ketika mau memaksimalkan hasil keakuratan data dari EPPGBM maka posyandu harus ada dan aktif di semua desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) posyandu harus cepat tanggap mendata seluruh masyarakat Kabupaten Banjar dengan proaktif.
“Harus dengan cara door to door dan juga pemerintah harus memberikan perhatian atau juga memberikan reward kepada KPM yang bekerja keras dengan maksimal di lapangan langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya.
