TERAS7.COM – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Standar Pelayanan di Aula 3 Bapperida Balangan, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Bapperida Balangan.
Forum itu melibatkan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta berbagai lembaga terkait guna menyerap masukan terhadap standar pelayanan yang selama ini dijalankan.
Sekretaris Bapperida Balangan, Resty Fauriana mengatakan, FKP dilaksanakan sebagai sarana transparansi pelayanan sekaligus ruang evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.
“Melalui forum ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, SKPD, maupun lembaga terkait mengenai standar pelayanan yang ada di Bapperida Balangan. Selain itu, kami juga membuka ruang masukan dan saran sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Bapperida Balangan juga mengakui masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan dan prosedur yang tersedia.
Menurut Resty, kondisi tersebut disebabkan kurang optimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami menyadari masih perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi terkait pelayanan yang ada. Dari berbagai masukan yang disampaikan, masih ada masyarakat yang belum memahami layanan maupun prosedur yang tersedia di Bapperida,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Bapperida Balangan berkomitmen memperkuat penyebaran informasi pelayanan melalui berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun media publikasi lainnya.
“Ke depan kami akan lebih aktif menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan, baik melalui layanan digital, media publikasi, maupun kegiatan rapat dan sosialisasi lainnya agar masyarakat lebih mudah memahami layanan yang kami berikan,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Bapperida Balangan berharap kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Balangan.
