TERAS7.COM – Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby menegaskan sikap tegas Pemerintah Kota terkait isu dugaan penggelapan dana sebesar Rp2,6 miliar yang melibatkan Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru.
Kasus dugaan penggelapan dana ini menjadi perhatian publik setelah bendahara yang bersangkutan dilaporkan menghilang sejak 3 November 2025.
Lisa menuturkan bahwa pemerintah kota langsung mengambil langkah cepat begitu isu penggelapan dana miliaran rupiah tersebut mencuat.
“Saya sudah mendengar isu yang berkembang dan langsung meminta pihak Inspektorat untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.
Saking murkanya, Lisa menegaskan, jika pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran daerah. Kata Lisa, transparansi dan ketegasan menjadi prinsip utama dalam pengusutan kasus ini.
“Saya sudah memerintahkan Sekda, Inspektorat, dan Kepala Dinas Kesehatan agar segera memastikan kebenaran dugaan ini. Jika terbukti, sanksi sesuai peraturan berlaku akan diberikan, dan uang yang disalahgunakan harus segera dikembalikan kepada kas daerah,” tegasnya.
Wali Kota Lisa juga meminta seluruh SKPD memperkuat pengawasan internal masing-masing agar peristiwa serupa tidak terulang. Tak lupa, ia menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan SOP, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Langkah cepat dan transparan ini menunjukkan komitmen kami dalam menegakkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah kota memastikan penyelidikan akan terus dilakukan sampai terang benderang, dengan mengutamakan kepentingan publik dan memastikan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Wali Kota Lisa kembali menegaskan, jika Pemko Banjarbaru akan bertindak tanpa kompromi terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan anggaran.
“Saya tidak akan mentolerir meskipun 1 rupiah uang rakyat disalahgunakan, dan setiap pengeluaran harus sesuai SOP serta dapat dipertanggungjawabkan di tiap SKPD. Sikap tegas ini diharapkan tidak hanya menenangkan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan di Kota Banjarbaru,” pungkasnya.
