TERAS7.COM – Menyikapi situasi yang masih ramai menjadi perbincangan di media sosial, demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan minggu lalu, melihat dari sisi komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat, menjadi salah satu bagian yang harus dievaluasi oleh para pejabat publik.
Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi dengan menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi di era sekarang ini, tentu adalah hal yang sangat penting untuk menjembatani komunikasi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang memiliki posisi jabatan publik, membutuhkan tanggungjawab kinejanya baik eksekutif maupun legislatif dan lembaga lembaga negara lainnya.
Dosen Komunikasi Univeristas Lambung Mangkurat (ULM) Dr. Novaria Maulina, menilai ada hal yang masih kurang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yakni komunikasi publik lewat media sosial.
Menurutnya, hari ini masyarakat sangat inten menjadikan media sosial sebagai alat komunikasi dan juga mencari informasi terkini, mengingat dimedia sosial penyebaran informasi sangat cepat dan bisa menjangkau banyak audiens.
Salah satu yang menjadi pertanyaan, kenapa masyarakat menganggap DPR atau wakil rakyat tidak bekerja, walaupun menurut mereka sudah melaksanakan tanggungjawabnya, namun informasi mengenai kinerja DPR tidak sampai ke masyarakat.
“Sebagai Lembaga negara atau pejabat publik bagaimana kemudian kita bisa mengemas informasi yang sekiranya tidak hanya sekedar publikasi yang sifatnya ceremonial, misal di media sosial bagaimana konten-konten informasi yang diproduksi itu benar-benar menyampaikan dan menampilkan kinerja nyata, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya bahwa dibalik meja-meja anggota DPR ternyata mereka bekerja gitu,” ujarnya.
Ketidak terbukaan kominikasi inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya kritikan, protes hingga aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, yang mana selama mereka menjabat sebagai wakil rakyat dinilai tidak melakukan apa-apa.
Ditambah dengan informasi yang tersebar dimedia sosial secara masif terkait penambahan tunjangan, gaji dan informasi hoax lainnya yang membangunkan emosi ditengah masyarakat, dinilai menjadi penyebab kesenjangan sosial.
Maka dari pada itu menurutnya, membangun komunikasi publik lewat media sosial sangat penting dilakukan lembaga pemerintah atau pejabat publik, agar masyarakat tidak hanya diberi makan oleh janji-janji politik saat mereka berkampanye, meminta untuk dipilih waktu mencalonkan diri kemarin.
“Agar masyarakat juga tertarik, kinerja yang diposting juga jangan hanya ceremonial seperti bagi-bagi apalah dan semacamnya, tetapi coba dikemas dalam bentuk story telling, bagaimana kemudian mereka bercerita apa yang sudah mereka lakukan apa yang akan mereka capai dari tujuan mereka,” jelasnya.
Walaupun demikian, ia juga sangat mengapresiasi DPRD Kalsel yang hadir duduk bersama demonstran mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan, dimana menurutnya hal itu tidak dilakukan oleh anggota DPRD dibeberapa daerah lain, sehingga aksi kemarin bisa berjalan dengan damai dan tertib dan tidak ada provokasi atau hal hal yang tidak diinginkan.
“Walaupun begitu saya sangat mengapresiasi DPRD Kalsel yang hadir duduk bersama demonstran kemarin, mendengarkan langsung aspirasi mereka sampaikan, dimana hal itu tidak dilakukan oleh DPRD dibeberapa daerah lain, sehingga aksi kemarin bisa berjalan dengan damai dan tertib,” pungkasnya.
