TERAS7.COM – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan terkait sengketa lahan warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kalsel bersama warga Sidomulyo dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Gedung B Lantai 4 Kantor DPRD Kalsel, beberapa waktu lalu.
RDPU dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, H. Muh. Alpiya Rakhman, serta Wakil Ketua Komisi IV Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Dalam forum tersebut, warga Sidomulyo menyampaikan harapan agar mendapatkan jaminan rasa aman tanpa adanya intimidasi di tengah sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang saat ini masih berlangsung hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
“Hari ini kita sepakat dengan pihak terkait untuk menunggu keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apapun hasilnya nanti, kita akan terima sebagai keputusan hukum,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRD hadir untuk memfasilitasi seluruh pihak agar proses berjalan secara adil dan transparan.
“Semuanya kami ayomi dan rangkul, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. DPRD tidak dalam posisi memutus perkara, tetapi memfasilitasi agar proses berjalan adil dan transparan,” tegasnya.
Supian HK juga menyebut, apabila nantinya putusan hukum tidak berpihak kepada warga, DPRD akan berupaya mencarikan solusi bersama mitra kerja terkait.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha memberikan solusi terbaik, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang terdampak,” tambahnya.
Selain membahas sengketa lahan Sidomulyo, RDPU tersebut juga menerima aspirasi mahasiswa terkait wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.
Mahasiswa menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, penegakan hukum, serta keberlanjutan ekosistem di kawasan Pegunungan Meratus.
Turut hadir dalam RDPU itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan TNI dan Polri, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, hingga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.
Melalui forum tersebut, DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi masyarakat secara terbuka.
