TERAS7.COM – Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Komisi I DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 20–21 April 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Balangan ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I serta para kepala dinas dan perwakilan SKPD terkait.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama meliputi efektivitas pelayanan publik, kedisiplinan aparatur, serta realisasi program kerja.
Pelayanan masyarakat menjadi sorotan, khususnya pada instansi yang berhubungan langsung dengan warga seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, hingga tingkat kecamatan. Selain itu, kinerja dan disiplin ASN juga turut dikaji bersama BKPSDM dan Inspektorat.
Komisi I juga memastikan bahwa seluruh program yang direncanakan pada tahun 2025 telah berjalan sesuai target serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar anggota Komisi I, Syahbuddin.
Dalam rapat tersebut, Komisi I meminta penjelasan rinci terkait berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Hal ini dinilai penting agar dapat dirumuskan solusi bersama demi peningkatan kinerja ke depan.
Adapun SKPD yang terlibat dalam pembahasan ini antara lain Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah (Bidang Hukum dan Organisasi), Badan Kesbangpol, BKPSDM, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan.
Perwakilan SKPD dalam paparannya menyampaikan realisasi anggaran dan capaian program prioritas masing-masing. Meski diakui masih terdapat sejumlah kendala teknis, mereka menyatakan komitmen untuk terus melakukan perbaikan.
Hasil dari pembahasan LKPJ ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
