TERAS7.COM – Menteri Perdagangan Budi Santoso menginstruksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, seperti ID Food dan Perum Bulog untuk meningkatkan distribusi MinyaKita guna menekan harga yang masih tinggi di pasaran.
Saat ini, harga rata-rata nasional MinyaKita masih mencapai Rp 17.400 per liter, sementara harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 15.700 per liter.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong peningkatan pasokan ke daerah-daerah yang masih mengalami lonjakan harga, terutama di Kalimantan Barat dan wilayah Indonesia Timur.
“Kami telah mengumpulkan ID Food, Bulog, serta 46 produsen. Distribusi melalui Bulog dan ID Food akan ditingkatkan karena banyak daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan. Bulog dan ID Food memiliki jaringan yang mampu menjangkau wilayah tersebut,” ujar Budi dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (07/02/2025).
Penyaluran tambahan ini akan mulai dilakukan pada Februari, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya hingga harga MinyaKita kembali stabil, terutama menjelang Lebaran.
“Kami pastikan mulai Februari, ID Food mendapatkan tambahan pasokan yang langsung dikirim ke daerah-daerah. Kami akan terus mengawasi hingga harga kembali normal,” tambahnya.
Sebelumnya, distribusi MinyaKita oleh BUMN sempat mengalami kendala akibat kebijakan wajib pungut (Wapu) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh BUMN Pangan saat membeli MinyaKita.
Budi telah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar kebijakan wajib pungut ini ditiadakan untuk BUMN Pangan demi mempercepat distribusi.
Meskipun kebijakan tersebut tetap diberlakukan, pembayaran pajak kini dilakukan dalam tahun berjalan, sehingga tidak lagi menjadi hambatan bagi BUMN dalam menyalurkan MinyaKita.
“Dulu BUMN harus membayar pajak di tahun berikutnya, sehingga menyulitkan produsen. Sekarang, mereka bisa membayar dalam tahun berjalan, sehingga proses distribusi menjadi lebih lancar,” jelas Budi.
Pemerintah berharap dengan percepatan distribusi dan kebijakan yang lebih fleksibel, harga MinyaKita dapat kembali ke level yang wajar dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
