TERAS7.COM – Aksi damai yang diadakan oleh Asosiasi Penangkap Ikan Nelayan Kecil/Tradisional dan Lampara Dasar Maju Bersama di depan Kantor DPRD Kabupaten Kotabaru pada Senin (02/09/2024), menarik perhatian luas dari berbagai kalangan.
Aksi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh para nelayan lokal. Ada kebutuhan mendesak untuk mengekspresikan aspirasi mereka mengenai isu-isu yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan mereka. Memperhatikan hal ini, kehadiran aparat keamanan menjadi penting untuk memastikan aksi berjalan dengan aman dan tertib.
Polres Kotabaru mendapatkan tugas krusial dalam menjaga keamanan selama aksi damai tersebut. Dengan pengamanan yang diatur oleh 75 personel yang dipimpin oleh Kabag Ops, AKP Abdul Rauf, aksi berlangsung dengan tertib.
Upaya pengamanan tidak hanya fokus pada kemanan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi peserta aksi. Ini menunjukkan komitmen Polres Kotabaru dalam melindungi hak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya dengan bebas.
Aksi ini dihadiri oleh sekitar 150 nelayan dari berbagai daerah di Kotabaru, mencerminkan luasnya kepentingan dan kebutuhan mereka. Kehadiran peserta yang banyak menunjukkan tingginya kepedulian mereka terhadap isu-isu yang melekat pada kehidupan sehari-hari.
Pada aksi damai tersebut, para nelayan menyampaikan beberapa tuntutan penting. Tuntutan utama mereka adalah kepastian hukum dalam proses perizinan kapal dan legalitas alat tangkap Lampara Dasar. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat mempercepat proses pengurusan izin usaha perikanan. Selain itu, sosialisasi mengenai legalitas alat tangkap sangat diharapkan bagi kejelasan di masa depan dan menghindari potensi konflik.
Setelah menyampaikan tuntutan, wakil para nelayan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kotabaru. RDP ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti KSOP Kelas II Batulicin dan Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru.
Dialog ini diharapkan mampu mendengar langsung aspirasi nelayan dan mencari solusi yang relevan. Tindakan ini menunjukkan respon yang serius dari DPRD terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat nelayan.
Hasil dari RDP cukup menggembirakan para nelayan, dengan beberapa kesepakatan yang dicapai. Salah satu komitmen yang dibuat adalah Polres Kotabaru akan menahan diri dari penindakan selama proses perizinan dan sosialisasi berlangsung.
Selain itu, disepakati pula pentingnya pendampingan oleh instansi terkait dalam penertiban perizinan kapal nelayan, guna memastikan proses tersebut berjalan dengan adil dan transparan.
Ini adalah langkah positif dalam memberikan kesempatan bagi nelayan untuk memperoleh izin secara prosedural. Komitmen ini menunjukkan keseriusan dalam menanggapi kebutuhan nelayan dengan cara yang terstruktur.
Sepanjang aksi damai dan RDP, situasi tetap aman dan kondusif. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat nelayan dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di Kabupaten Kotabaru.
“Hari ini kita telah menunjukkan bagaimana aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan cara yang tertib dan damai. Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan memastikan keamanan bagi seluruh warga Kotabaru,” tutur Kabag Ops, AKP Abdul Rauf.
Keberhasilan Polres Kotabaru dalam menjaga ketertiban selama aksi damai menggambarkan sinergi yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat. Kerja sama harmonis ini memungkinkan aspirasi nelayan untuk didengar tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kabupaten Kotabaru patut berbangga atas kolaborasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Hal ini juga menandai langkah positif menuju pengakuan akan hak-hak nelayan di tingkat lokal.
