TERAS7.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) mulai merealisasikan salah satu janji kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, di sektor pendidikan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas di bidang pendidikan yang sebelumnya dijanjikan dalam kampanye, yakni memperluas akses pendidikan, termasuk bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata.
“Dana ini difokuskan bagi anak-anak yang putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat (13/2/2026).
Pendidikan Kesetaraan Jadi Senjata Pemerataan
Penguatan Paket A, B, dan C dinilai sebagai solusi strategis bagi masyarakat yang tertinggal dari sistem pendidikan formal. Program ini membuka kesempatan kedua bagi warga untuk memperoleh ijazah setara SD, SMP, maupun SMA.
Disdikbud Kalsel menyebutkan, data anak putus sekolah telah dimiliki pemerintah provinsi dan akan menjadi dasar dalam penentuan sasaran penerima manfaat. Penyaluran anggaran dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan tepat sasaran.
Selain menekan angka putus sekolah, program ini juga ditargetkan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah serta rata-rata lama sekolah di Kalimantan Selatan.
Keberhasilan kebijakan tersebut nantinya akan diukur melalui perbaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan periode 2026–2027.
Dengan penguatan pendidikan kesetaraan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tidak ada lagi warga Banua yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala ekonomi atau sosial.
