TERAS7.COM, DPRD BANJARBARU – Kajian mitigasi banjir yang digarap Dinas PUPR Kota Banjarbaru belum rampung hingga saat ini. Alhasil, ketidakrampungan kajian ini dipertanyakan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari.
Harusnya, kajian mitigasi banjir sudah selesai pada tahun 2023. Namun sampai sekarang belum ada informasi update terkini terkait kajian tersebut.
Ditambah lagi, Komisi III DPRD Banjarbaru baru-baru tadi mendengar adanya infromasi master plan mitgasi banjir yang dianggarkan tahun 2023 itu direvisi.
“Harusnya sudah diserahkan, justru kabarnya malah ada revisi, baru selesai kok direvisi lagi, ” ujar Emi, pada Sabtu (06/04/2024).
Kajian tersebut ujar Emi merupakan salah satu rekomendasi dari hasil garapan Dinas PUPR Kota Banjarbaru.
“Kenapa terjadi perubahan rencana untuk mitigasi banjir yang tidak sesuai dengan rekomendasi kajian yang dilakukan. Salah satunya di Cempaka, awalnya mitigasi banjir, membuat sudetan muka Madrasah Miftahul Khiariah menuju ke danau Purun,” jelasnya.
Sambung Anggota Komisi III Yudi Khairani memaparkan, rencana pembuatan sudetan di depan Madrasah Miftahul Khairiah sudah dianggarkan pada tahun 2022 sebesar Rp6 Miliar. Akan tetapi sampai sekarang belum ada kabar terbaru mengenai rencana tersebut.
“Kok sampai sekarang tidak ada kabarnya? Apabila rencana itu dibatalkan kenapa Komisi III sampai tidak tahu,”tanya Yudi.
Dipemberitaan sebelumnya, Pemerintah Kota Banjarbaru mempunyai rencana atau masterplan akan melaksanakan normalisasi sungai di Kecamatan Cempaka.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Banjarbaru, Said Abdullah ketika rapat pembahasan kebakaran di Kecamatan Cempaka, di Aula Idaman Setdako Banjarbaru, Senin (18/3/2024).
Menurutnya, sungai disana tengah mengalami penyumbatan. Sehingga diperlukan normalisasi.
“Normalisasi ini sesuai dengan masterplan, lalu kita akan memulai tahapan pengerjaan relokasi,” tuturnya.
