TERAS7.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penelitian Pembangunan Daerah (Balitbangda) menggelar Sosialisasi Inovasi Daerah di aula Idham Khalid Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru yang melibatkan pejabat terkait di 13 Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Matheos Tan sebagai penyaji materi sosialisasi inovasi terkait strategi peningkatan kapasitas aparatur yang inovatif.
Matheos mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel yang mengundang jajaran pemerintah kabupaten/kota membahas masalah inovasi daerah ini.
“Apresiasi yang luar biasa kepada gubernur dan jajarannya,” ujar Matheos usai sosialisasi. Rabu (18/05/2022).
Bahkan pihaknya ujar Matheos, bersedia memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dengan jajarannya, dalam melakukan inovasi.
Apalagi saat ini, inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten kota, masih terdapat kekurangan berupa dokumen atau bukti-bukti inovasi.
“Dokumen harus dikuatkan dengan bukti-bukti,” tegasnya.
Pada kegiatan itu, Gubernur Kalsel melaluii Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.
Disebutkan, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel sangat mendorong dan memotivasi setiap unit kerja, khususnya yang terkait langsung dengan pelayanan publik untuk kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Di Kalsel ujar gubernur, cukup banyak inovasi-inovasi yang sudah dibuat dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, pemerintah provinsi Kalsel terus mendorong dan memotivasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, khususnya satuan kerja yang terkait langsung dengan pelayanan publik. hal ini dilakukan agar kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
”Alhamdulillah, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri memberikan penghargaan melalui gelaran Innovative Government Award (IGA).
Tentu hal ini diharapkan semakin memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi,” ucapnya.
“Berbagai inovasi yang dilakukan daerah wajib dilaporkan kepada kemendagri. “Laporan ini akan dinilai melalui sistem indeks inovasi daerah yang dilakukan setiap tahun,” sambung Gubernur.
Indeks inovasi daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik melalui pengembangan inovasi-inovasi di tingkat daerah.
Harus diakui bersama, hingga saat ini masih muncul kesan pelayanan publik yang belum efisien, terlalu birokratis, dan belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
”Karena itu, kita perlu transformasi dan inovasi layanan publik, sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. inovasi yang lahir di tengah birokrasi tersebut, akan sangat berdampak pada akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan,” sebutnya.
Untuk itu, semua pihak terkait harus mampu memetakan kebutuhan layanan masyarakat, menyediakan akses bagi layanan tersebut, hingga memangkas birokrasi yang dapat memperlambat proses pelayanan.
Tentunya, tujuan ini dapat tercapai apabila pemerintah terus berkembang, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan, khususnya terkait perkembangan teknologi yang kian cepat. apalagi mengingat saat ini kehidupan masyarakat sudah sangat bergantung kepada kemajuan teknologi.
Terkait hal ini, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, telah melaksanakan kegiatan IGA sejak beberapa tahun yang lalu.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memacu pemerintah daerah, untuk terus berinovasi. penilaian dilakukan terhadap kuantitas dan kualitas inovasi yang terdapat di tiap-tiap SKPD.
Diharapkan seluruh aspek pemerintahan pelayanan publik mampu untuk terus berinovasi yang dianggap relevan dan sejalan dengan perkembangan terkini di era digital sekarang ini, karena pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di daerah dituntut untuk cepat beradaptasi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.
Penilaian inovasi daerah Provinsi Kalsel menjadi momentum Provinsi Kalsel untuk memperbaiki peringkat. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan.
”Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, saya minta bupati/walikota, serta seluruh kepala satuan kerja, untuk menciptakan iklim inovasi yang berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, kita perlu memperkuat sosialisasi dan koordinasi , khususnya dalam memenuhi segala persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan. misalnya terkait pengumpulan data, penginputan, dan lain sebagainya,” ucap Gubernur.
Sementara itu, Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel, Muhammad Amin MT dalam laporannya menyebutkan, inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam mencapai tujuan itu, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
