TERAS7.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Kick Off Meeting Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Hotel Adimulia, jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (14/8/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator Bidang Keuangan Daerah Kemendagri Yohanes Sena, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut Eydu Oktain Panjaitan, dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendorong semua Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Sumut untuk dapat meraih WTP.
WTP merupakan tanda LKPD sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
Menurut Gubsu, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bukan hal yang mudah untuk meraih hal tersebut, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan juga transparan. Kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan, Kick Off ini merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda.
Ia juga berharap, agar seluruh Pemda memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Mendekati hari kemerdekaan ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh Pemda menyusun keuangannya, termasuk Pemprov Sumut yang mudah-mudahan berhasil meraih 10 kali WTP berturut-turut,” ujarnya yang juga sebagai Ketua panitia kegiatan ini.
Pasca mengikuti kegiatan tersebut, Bupati Asahan Surya berharap, agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menambah wawasan terkait penyampaian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“WTP memang bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun esensi yang harus diperhatikan adalah bagaimana daerah, khususnya Pemkab Asahan dapat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
