TERAS7.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerapan sistem pembayaran non tunai.
Upaya tersebut diwujudkan lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SAPAT (Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Terpadu) yang digelar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan, Kamis (20/1/2026).
Penerapan SAPAT dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi.
Sistem ini dirancang untuk menghadirkan proses pembayaran yang lebih aman, cepat, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat akurasi pencatatan penerimaan daerah.
Asisten III Setdako Banjarbaru, Kanafi, yang membuka kegiatan tersebut mewakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD.
Melalui sistem non tunai, seluruh transaksi dapat tercatat secara real time dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
“Sistem ini memberikan kemudahan sekaligus kepastian dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Data penerimaan dapat dipantau secara langsung sehingga pengawasan dan pelaporan menjadi lebih akurat,” ujarnya.
Kanafi juga menekankan pentingnya peran operator di lapangan dalam memastikan SAPAT berjalan optimal. Keberhasilan sistem digital ini, kata dia, sangat bergantung pada pemahaman teknis serta konsistensi pelaksanaannya.
Aplikasi SAPAT merupakan hasil kolaborasi antara BPPRD Kota Banjarbaru dan Bank Kalsel. Seluruh proses penerimaan pajak dan retribusi diintegrasikan dalam satu sistem terpadu yang mengedepankan keamanan transaksi serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Selain meningkatkan transparansi, penerapan sistem non tunai juga mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang lebih tertib dan akuntabel. Hal ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi PAD secara berkelanjutan.
Dengan penguatan sistem digital melalui SAPAT, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola fiskal yang modern, efisien, dan berbasis teknologi, sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
