TERAS7.COM Kalimantan Selatan – Dari 101 juta pekerja di Indonesia, hanya 42 juta yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Banyak pekerja informal, termasuk kurir online, UMKM lokal, ojek daring, pekerja seni, asisten rumah tangga, dan pekerja magang, masih menghadapi ketidakpastian tanpa perlindungan sosial.
Di Kabupaten Banjar, pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 8.303 pekerja informal, termasuk nelayan, petani, dan tenaga harian lepas. Program ini menjadi contoh kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan BPJS dalam memperluas perlindungan pekerja informal.
Ekonomi digital Indonesia terus berkembang. Laporan e-Conomy SEA 2024 mencatat nilai transaksi bruto mencapai US$90 miliar, naik 13% dibanding 2023, dengan sektor e-commerce mendominasi US$65 miliar. Di Kalimantan Selatan, terdapat 507.230 UMKM dengan penetrasi internet 71,76%.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, mengatakan: “Produktivitas meningkat ketika pekerja terlindungi. Jaminan sosial bukan hanya kebijakan kesejahteraan, tapi strategi pembangunan nasional.”
BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Selatan menjangkau pekerja informal melalui edukasi dan kemitraan lintas sektor. Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS menambahkan: “Strategi berbeda diperlukan untuk menjangkau pekerja informal, dan dukungan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan.”
Secara nasional, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 65,22 juta pada Desember 2024. Pemerintah menghadapi pilihan strategis: membiarkan sebagian pekerja tanpa perlindungan, atau membangun sistem jaminan sosial inklusif dan adaptif, yang memberi pekerja informal kesempatan bekerja lebih aman, produktif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan perlunya perlindungan pekerja yang inklusif dan berkelanjutan untuk seluruh tenaga kerja Indonesia.
