TERAS7.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap memprioritaskan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan meski beberapa tahun terakhir tidak terjadi kabut asap.
Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, H Muhidin yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, H Muhammad Syarifuddin dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat H Maksid, Banjarmasin, Senin (06/10/2025).
Muhidin menjelaskan, pemerintah daerah terus meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan karhutla agar dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat bisa diminimalkan.
“Meskipun dalam beberapa tahun terakhir karhutla tidak sampai menimbulkan kabut asap, namun kewaspadaan tetap kami tingkatkan,” ucapnya.
Lanjut Sekda, Pemprov Kalsel juga sangat terbuka menerima masukan dari Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat upaya penanganan karhutla di daerah.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat langkah-langkah penanganan di daerah,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk DPR RI, dalam memperkuat kebijakan dan program penanggulangan karhutla.
Upaya ini dikatakan Sekda, sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel dalam menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Selain karhutla, Pemprov Kalsel kiga menyoroti persoalan sosial lainnya seperti stunting, perkawinan usia anak, dan keterbatasan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Namun fokus utama Pemprov tetap pada langkah antisipasi bencana alam tahunan ini.
