TERAS7.COM – Pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai kritik dari Praktisi Perlindungan Konsumen LPK Borneo Kalimantan, M. Irfan Fajrianur.
Irfan menilai, alasan pembelian kendaraan mewah untuk meninjau lapangan atau menjaga “marwah” daerah sulit dibenarkan secara objektif.
“Secara teknis, kendaraan ultra-luxury dibuat untuk kenyamanan, estetika, dan isolasi kabin, bukan ketangguhan di medan berat. Untuk meninjau jalan rusak atau wilayah terpencil, SUV standar atau double cabin jauh lebih efisien. Mobil mewah justru berisiko merusak komponen mahal,” kata Irfan, Selasa (25/02/2026).
Irfan juga menyoroti dampak biaya peluang dari pengadaan mobil mewah tersebut, terutama jika melihat kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak di berbagai sektor.
“Rp8,5 miliar untuk satu unit mobil bisa digunakan untuk membangun lima kilometer jalan desa atau merenovasi belasan ruang kelas. Prioritas anggaran seharusnya untuk kebutuhan rakyat, bukan konsumsi aparatur,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan adanya kerancuan yurisdiksi protokoler. Menurutnya, penyambutan tamu negara seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, bukan APBD daerah.
“Marwah Kalimantan Timur di mata investor dan dunia internasional justru ditentukan oleh pelayanan publik, investasi yang lancar, dan rendahnya angka kemiskinan. Kemewahan pejabat di tengah disparitas sosial justru menurunkan citra daerah,” tambah Irfan.
Ia menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas mewah ini tidak memenuhi urgensi teknis maupun etis. Tanpa kajian yang membuktikan bahwa mobil standar tidak mampu menjalankan fungsi lapangan, pembelian kendaraan ini menurutnya murni belanja konsumtif yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa kajian teknis yang menunjukkan mobil standar tidak mampu menjalankan fungsi, pembelian ini murni belanja konsumtif yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Kaltim,” pungkasnya.
Irfan menekankan pentingnya transparansi dan prioritas anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan infrastruktur desa, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
