TERAS7.COM – Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepemudaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/09/2025). Kegiatan ini menjadi wadah Pemprov Kalsel untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.
Rapat dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Miftahul menegaskan bahwa pemuda merupakan kekuatan strategis yang harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses transformasi pembangunan daerah.
“Pemuda bukan hanya harapan masa depan, tapi juga penggerak hari ini. Mereka adalah agen perubahan, pelopor inovasi, sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Ia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kelompok usia muda mencakup hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Kondisi ini disebut sebagai “bonus demografi” yang bisa menjadi peluang besar apabila dikelola dengan baik.
Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan nyata, salah satunya tingginya jumlah pemuda yang masuk kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training). Situasi ini, menurutnya, memerlukan respon kebijakan yang terukur dan kolaboratif.
“Kita perlu hadir dengan solusi nyata: pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan lokal, akses permodalan, inkubasi usaha, hingga ekosistem digital yang ramah bagi pemuda,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Miftahul memaparkan enam fokus utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan kepemudaan. Pertama, pengembangan kompetensi dan keterhubungan dengan industri, termasuk sinkronisasi pelatihan vokasi dengan sektor unggulan seperti pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau.
Kedua, penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda melalui akses pembiayaan mikro, pelatihan bisnis, bimbingan digital, serta pendampingan bagi wirausaha muda perempuan dan kelompok marjinal.
Ketiga, peningkatan literasi digital dan keterampilan 4.0, mulai dari coding dasar hingga manajemen media sosial. Keempat, kebijakan penyerapan tenaga kerja dan mobilitas regional dengan program kerja terukur, pengembangan unit usaha komunitas, serta sistem rujukan kerja yang kuat.
Kelima, peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda dengan pelibatan aktif dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan publik, serta pelatihan kepemimpinan berkelanjutan. Keenam, pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan agar lebih tepat sasaran, melalui penguatan kapasitas pengumpulan dan analisis data di tingkat daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan peran pemuda tidak bisa hanya ditangani pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat.
“Komitmen Pemprov Kalsel sudah jelas, tetapi hasilnya akan sangat ditentukan oleh sinergi bersama. Kita perlu duduk satu meja, merumuskan program prioritas, menetapkan indikator kinerja, serta memastikan skema pendanaan yang operasional,” tandasnya.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalsel berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun kebijakan kepemudaan yang responsif, terukur, dan sejalan dengan arah pembangunan provinsi yang berkelanjutan serta inklusif.
“Dengan sinergi yang kuat, saya yakin pemuda Banua akan menjadi kekuatan utama untuk membawa daerah kita lebih maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global,” tutup Miftahul.
