TERAS7.COM – Asosiasi jasa konstruksi nasional (Gapensi) Kabupaten Banjar yang tergabung dari ratusan pelaku jasa konstruksi, sampaikan keluhan ketidak perhatian pemerintah terhadap kontraktor lokal di depan wakil bupati Banjar.
Untuk menjamin keberlangsungan roda organisasi, jasa konstruksi yang tergabung dalam Gapensi Kabupaten Banjar melaksanakan Musyawarah Cabang yang ke-10, bertempat di sebuah restoran Kota Martapura, Kabupaten Banjar, pada senin (24/06).
Musyawarah ini dihadiri oleh wakil bupati Banjar Haji Saidi Mansyur ketua gapensi Kabupaten Banjar Hj. Diah Rivani dan segenap pengurus Gapensi Kabupaten Banjar.
Dalam kesempatannya, Hj. Diah Rivani mengungkapkan keluhan yang dirasakan oleh kontraktor lokal, yang merasa sulit untuk mendapat pekerjaan, padahal menurutnya selama ini kontraktor lokal telah banyak berjasa membangun daerah dan salah satu penyumbang PAD untuk Kabupaten Banjar.
“Seorang pengusaha kan artinya harus punya usaha, kalau pengusaha itu bekerja wajar, tapi kalau pengusaha tidak memiliki usaha ini yang tidak wajar,” ujarnya.
Ia melanjutkan, dari 120 jasa konstruksi yang tergabung di dalam Gapensi Kabupaten Banjar, hanya ada 30 perusahaan yang aktif, ini disebabkan oleh tidak adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Banjar kepada kontraktor lokal.
“Dalam hal ini perhatian pemerintah sangat minim, dan itu tentu berdampak kepada kita, yang mana 70% perusahaan yang tergabung di Gapensi tidak aktif, karena tidak memiliki biaya untuk menghidupkan KTA, sebab tidak memiliki pekerjaan, akhirnya pengusaha kita terjun payung,” tambahnya.
Ia yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar ini berharap, Pemerintah Kabupaten Banjar bisa memberikan perhatian pekerjaan kepada kontraktor lokal, di mana banyak di antara jasa konstruksi adalah perusahaan kecil, pemerintah cukup bisa mengakomodir penunjukan langsung tanpa harus melalui lelang.
“Pemerintah harusnya bisa mengakomodir karena banyak di antara perusahaan ini merupakan perusahaan kecil, kalau perusahaan menengah dan besar masih bisa dihitung, untuk perusahaan kecil ini pemerintah seharusnya bisa mengakomodir, misal seperti penunjukan langsung yang tidak melewati proses lelang,” tuturnya.
Sementara itu wakil bupati Banjar H. Saidi Mansyur tidak menanggapi banyak atas keluhan yang disampailan, ia mangatakan, selama ini pemerintah sudah lama bermitra dengan Gapensi, kedepan diharapkan kedua belah pihak bisa membangun komunikasi yang lebih baik.
“Memang ada masukan-masukan yang perlu kita benahi, tentu kedepan kita akan membangun komunikasi yang lebih baik lagi dan Gapensi bisa menjadi garda terdepan untuk pembangunan daerah,” pungkasnya.
