TERAS7.COM – Abdul Wakhid menegaskan, PWI bisa menjadi contoh untuk organisasi wartawan lainnya. Yakni dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyampaian informasi.
Ini disampaikan Plt Kadis Kominfo Gusti Abdul Wakhid S.STP, MM saat berkunjung ke kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di jalan Sisingamangaraja No.19 Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan (72111).
Kunjungan langsung Plt Kepala Dinas Kominfo Gusti Abdul Wakhid, S.STP, MM disambut baik oleh Ketua PWI Kabupaten Kotabaru Ahmad Nurahsin didampingi Sekretaris, Bendahara beserta anggota PWI.
Ia juga menyampaikan kepada rekan-rekan media, khususnya yang tergabung di PWI Kabupaten Kotabaru, agar dapat semakin maju dan konsisten bermitra dengan Pemkab Kotabaru.
Disampaikan, selain kedatangannya untuk melihat keadaan kantor PWI, sekaligus mempererat jalinan silaturahmi serta kemitraan.
“Kemitraan tersebut guna menyampaikan informasi-informasi yang akurasi dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk lebih gencar mengenalkan potensi Kotabaru dengan keindahan destinasi wisatanya agar lebih dikenal,” tuturnya.
Ketua PWI Kotabaru Ahmad Nur Ahsin menyambut baik atas kunjungan Kominfo. Ia berharap kerja sama dan silaturahmi ini makin meningkat serta tetap terjaga dengan baik lagi.
“PWI ini adalah sebagai tempat berkumpulnya para wartawan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Untuk itu kami mengharapkan kerja sama yang terjalin selama ini dapat terus berlanjut,” harapnya.
Dan juga pihaknya selalu siap dalam mendukung pemerintah dalam hal penyampaian informasi. Salah satunya tentu mengenai pembangunan atau visi misi Bupati di Kabupaten Kotabaru.
Ia mengatakan, pers sebagai mitra pemerintah tetap menjalankan fungsi kontrol dengan tetap mengedepankan etika.
Ada koordinasi yang rutin, jangan sampai karena sudah bermitra lama dan baik ada mis komunikasi. Koordinasi dan komunikasi agar tercipta win solution antara Kominfo dengan para wartawan, sehingga sama-sama memiliki hak dan kewajiban.
Sebagai pilar ke empat demokrasi Indonesia, pemerintah perlu bermitra dengan insan pers agar dapat berperan untuk mengawal pembangunan. Kemitraan pers dan pemerintah dengan tetap menjalankan fungsi kontrol dengan mengikuti etika.
“Dan terpenting yang paling pokok adalah selalu berpedoman pada kode etik jurnalistik sebagai konfirmasi pemberitaan,” pungkasnya.
