TERAS7.COM – Kalimantan Selatan didapuk menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia ke-15. Kegiatan rakoras ini bertempat di Galaxy Hotel, Banjarmasin, pada Selasa (11/06/2024).
Dalam kegiatan rakornas ini, turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, hingga Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Dalam kesempatan itu, Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meminta Komisi Informasi se-Indonesia dapat memberikan kemudahan akses informasi untuk masyarakat.
Lanjutnya, informasi tersebut juga harus tepat dan akurat. Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada keterbatasan informasi ke masyarakat.
“Saya meminta agar masyarakat bisa menerima informasi dengan tepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat diberikan informasi yang terbatas,” ujarnya.
Apalagi kata Menkopolhukam, saat ini masyarakat Indonesia sudah sangat haus akan informasi. Hal itu dibuktikan dari kebiasaan masyarakat yang setiap harinya selalu membuka gawai untuk mencari informasi.
“Masyarakat kita ini benar-benar sangat haus akan informasi. Bangun pagi yang dibuka handphone, langsung cari informasi, apa saja yang terjadi dan apa saja kebijakan yang ada di Indonesia,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro mengatakan, jika rakornas kali ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045.
“Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15,” kata Donny.
Donny menyampaikan, rekomendasi rakornas ini merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.
“Penyelenggaraan pemerintahan terbuka ini perlu dilakukan mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang baik itu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” tuturnya.
Adapun baginya, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia,” tukasnya.
