TERAS7.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari menggelar reses di Komplek Nusantara Griya Permai RT 49 RW 05 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada Selasa (15/08/2023).
Dalam resesnya kali ini, Emi tak hanya menyerap aspirasi, melainkan juga mengenalkan tugas dan fungsi DPRD, serta mengulas program prioritas Walikota Banjarbaru agar diketahui warga setempat.
Emi menyebut, sejumlah keluhan yang disampaikan warga dalam resesnya kali ini, diantaranya mengenai persoalan persampahan, pelayanan posyandu, hingga keluhan bau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayah tersebut.
Untuk persoalan persampahan, Emi mengatakan, yang menjadi keluhan warga adalah armada unit pengangkut sampah yang saat ini kondisinya sudah tidak layak pakai.
“Karena disini armada unit sampahnya tidak layak dipakai, sehingga warga minta bantuan unit angkutan sampah,” ujar Emi.
Lalu, untuk persoalan posyandu, dikatakan Emi, keluhan warga yakni belum bisa berfungsinya pelayanan kesehatan tersebut dikarenakan tidak tersedianya peralatan pendukung, dan belum adanya legalitas.
“Sehingga tadi kita minta agar legalitas diurus dulu, jadi bisa kita bantu peralatannya,” ucapnya.
Apalagi kata Emi posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, sehingga dirinya berkomitmen akan mengupayakan kesejahteraan bagi kader posyandu.
“Saat pembahasan anggaran 2024, saya sangat concern terhadap reward untuk kader-kader posyandu, yang memang selalu jadi keluhan tiap reses,” terangnya.
Selain itu, Emi juga akan meminta Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk kembali menganggarkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada tahun 2024 mendatang.
“Kalau tidak salah kisarannya Rp 150 ribu per bulan per setiap posyandu,” katanya.
Disamping itu, Emi juga akan meminta kepada Pemerintah Kota Banjarbaru agar menaikkan insentif pada kader posyandu, yang sebelumnya sebesar Rp 20 ribu menjadi Rp 50 ribu pada 2024 mendatang.
“Karena kita tahu, angka stunting di Kota Banjarbaru sekarang tinggi, sehingga fokus kita anggota dewan adalah turut serta dalam menekannya dengan cara meningkatkan kesejahteraan ujung tombak pelayanan dasar, salah satunya posyandu,” jelasnya.
Sedangkan untuk keluhan bau IPAL ini menurutnya sudah dirasakan masyarakat setempat sejak lama, hal itu dikarenakan usia IPAL yang sudah cukup tua, sehingga tidak terawat semestinya.
“IPAL ini sudah lama tidak terawat, yang kemudian dikeluhkan bau oleh warga. Ketika hujan baunya naik, makanya kita carikan solusi, sementara solusi jangka pendek kita sedot dulu,” ungkapnya.
Kemudian kedepannya kata Emi, dirinya akan mencarikan solusi lainnya agar keluhan bau IPAL oleh warga ini bisa segera terselesaikan di wilayah tersebut.
Sementara itu, salah seorang masyarakat setempat, Adnan mengatakan, jika nantinya IPAL memang tetap dibutuhkan warga, maka ia meminta agar ada keringanan pembebanan biaya pemeliharaan.
“Tetap difungsikan tapi untuk pembebanan biaya ada potongan,” pungkasnya.
