TERAS7.COM – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.
Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebanyak 100 Ketua RT/RW mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tingkat kabupaten di Hotel Tree Park, Kecamatan Kertak Hanyar, Kamis (11/2/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar ini diikuti perwakilan RT/RW dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Banjar. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan RT/RW sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam pelayanan publik dan pembangunan.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebagai landasan penguatan peran dan fungsi RT/RW di masyarakat.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memperkaya materi, di antaranya Kepala BPBD Kabupaten Banjar, Kepala Satpol PP, Kepala Disdukcapil, serta Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Materi yang disampaikan meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, peran RT/RW dalam mitigasi bencana, ketertiban umum, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
Kepala DPMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari, menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan terhadap kelembagaan RT/RW.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta keaktifan RT/RW dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, RT/RW tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa, tetapi juga sebagai dinamisator dan partisipator dalam proses perencanaan serta pengawasan pembangunan.
“Selain itu, RT/RW diharapkan mampu menggerakkan swadaya dan semangat gotong royong masyarakat guna mendukung program kerja pemerintah desa,” tegasnya.
Dengan adanya Bimtek ini, para Ketua RT/RW diharapkan semakin mandiri, responsif terhadap kebutuhan warga, serta mampu menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat di wilayah masing-masing.
