TERAS7.COM – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia, digelar di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Provinsi Jawa Barat.
Dalam rakornas kepala daerah dan forkopimda tahun 2023 yang mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” ini, dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mengajak para kepala daerah dan Bank Indonesia untuk bekerja keras menangani inflasi yang menjadi momok bagi semua negara.
Sebanyak 8 arahan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini, untuk kepala daerah.
Pertama, Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk melakukan kunjungan ke lokasi, unruk memastikan data yang didapat sesuai fakta.
“Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, juga, hati-hati mengenai tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah maupun pemda, hati-hati, yang berkaitan dengan tarif angkutan, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik,” ungkapnya.
Kedua, Presiden memberikan arahan untuk bangun dana abadi di daerah, yang mana maksudnya, pemerintah sekarang ini memberikan ruang untuk mendirikan, membangun, membuat yang namanya dana abadi.
Karena kata Presiden, di tingkat pemerintah pusat sekarang punya sovereign wealth fund, sehingga harusnya daerah pun juga bisa seperti itu.
“Masukkan yang memiliki DPA besar, yang memiliki PAD besar, disisihkan, ditabung di dana abadi, sudah ada dalam undang-undang maupun PP hubungan keuangan pusat dan daerah,” terangnya..
Ketiga, Presiden Jokowi meminta agar monitor masalah yang ada di lapangan, dalam menurunkan tingkat stunting di daerah.
“Kita memiliki bonus demografi dan puncaknya nanti berada di tahun 2030-2035. Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati,” ucapnya.
Karena menurut Presiden, stunting tidak memberikan keuntungan, malah sebaliknya memberi beban yang besar kepada negara, sehingga harus jadi target prioritas, guna pengembangan SDM.
“Di tahun 2014, kita masih 37 persen, tahun 2021, sudah berada di angka 24 persen, saya kira di 2022 ini berada di angka 21 persen, sudah turun memang drastis, tetapi target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen,” paparnya.
Keempat, Presiden memerintahkan agar APBD dapat dibelanjakan untuk kemaslahatan produk dalam negeri, baik secara langsung maupun e-katalog.
“Kita tahu realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61 persen, 61 persen, kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen,” katanya.
Kelima, Presiden meminta agar Kabupaten/Kota seluruh Indonesia bisa mulai merancang desain daerahnya dengan baik, sehingga memiliki diferensiasi.
“Seluruh kabupaten dan kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik. Sehingga setiap kota dan kabupaten itu memiliki diferensiasi, maksimalkan potensi daerah yang ada, buat masterplan-nya yang betul-betul memiliki visi ke depan,” kata Presiden Jokowi.
“Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing bisa, misalnya kota pisang, kenapa tidak? Bisa kota ikan, kenapa tidak? Bisa kota musik, kenapa tidak? Bisa kota mebel, kenapa tidak?,” tambahnya.
Keenam, jangan ada izin berbulan-bulan, yang mana menurut Presiden Jokowi, saat ini investasi menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023.
“Hati-hati yang namanya investasi itu sekarang ini menjadi rebutan bagi semua negara, dalam situasi yang sangat sulit ini, investasi menjadi kunci, ekspor menjadi kunci, kita semuanya harus tahu mengenai ini, sehingga terus saya sampaikan, agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya, jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” terangnya.
Ketujuh, terkait stabilitas politik dan keamanannya menuju Pemilu 2024, disini Presiden Jokowi meminta agar rakyatnya dapat dilindungi dari politik identitas.
“Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas,” himbaunya.
Terakhir, menyankut jaminan kebebasan beragama bagi rakyat Indonesia, karena menurutnya semua agama memiliki hak yang sama.
“Hati-hati beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam, harus mengerti ini, Kejari, Kejati, jangan sampai konstitusi itu kalah oleh kesepakatan,” terangnya.
Presiden Jokowi juga mewanti-wanti agar hal ini dipatuhi, sebab kebebasan beragama sudah tertuang dalam konsitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Rapat FKUB, misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah, hati-hati loh, konstitusi kita menjamin itu, ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati, hati-hati loh kita semua harus tahu masalah ini, konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah,” pungkasnya.
