TERAS7.COM – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Senin (11/5/2026), guna memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir tahun 2026.
Kunjungan tersebut turut didampingi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai langkah mempelajari strategi mitigasi dan penanganan dampak El Nino ekstrem, khususnya terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, hingga krisis air bersih.
Komisi I DPRD Kalsel menilai kesiapan menghadapi El Nino tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, tetapi membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kesiapan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pasalnya, dampak El Nino dinilai berpotensi mengganggu berbagai sektor, mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah rawan karhutla dan kekeringan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor mengatakan, pihaknya melihat DKI Jakarta telah menyiapkan langkah antisipasi secara terstruktur melalui instruksi khusus Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD agar melakukan kesiapsiagaan sejak dini.
“Jakarta ini membuatkan suatu peraturan khusus instruksi khusus yang di keluarkan oleh sekretaris daerah dan langsung ditujukan kepada seluruh SKPD. Sehingga seluruh SKPD mulai bulan ini sudah mulai siap siaga terkait dengan penanganan El Nino di tempatnya masing-masing,” ujarnya.
Selain kesiapsiagaan birokrasi, DPRD Kalsel juga menyoroti langkah strategis BPBD DKI Jakarta yang menggandeng BNPB dan BMKG melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan risiko dampak El Nino.
Menurut Ilham, sejumlah langkah yang diterapkan di Jakarta dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat mitigasi bencana.
“Hal-hal seperti ini nanti akan kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan kolaborasi dengan BPBD Kalsel untuk bisa nantinya menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah teknis lainnya dalam hal penanganan dampak El Nino yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.
Komisi I DPRD Kalsel menegaskan, keterlambatan pengambilan kebijakan dalam menghadapi Godzilla El Nino dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat serta memperbesar potensi bencana di daerah.
Karena itu, penguatan koordinasi pemerintahan dan kesiapsiagaan seluruh instansi dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari ancaman karhutla, kekeringan, dan krisis air bersih akibat El Nino ekstrem.
