TERAS7.COM – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kalimantan Selatan diminta untuk tanggap dalam menghadapi isu yang berkembang di media pemberitaan.
Bukan tanpa alasan, hal ini dimaksudkan agar pemberitaan yang berkembang di publik terkait isu tersebut bisa berimbang.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekda, Roy Rizali Anwar pada acara Penandatangan Komitmen Bersama Respons Isu dan FGD Rekomendasi Isu “Isu Mau Dibawa Ke Mana?” di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (05/08/2023).
“SKPD wajib menanggapi isu yang terkait dengan SKPD masing-masing, melalui media yang sama yang menginformasikan isu, agar pemberitaannya berimbang,” pesan Gubernur melalui Sekda Kalsel.
Paman Birin sapaan akrab Gubernur, juga menginginkan adanya laporan terkait pengelolaan isu dari tiap-tiap SKPD, agar respons terhadap isu-isu terkait Kalsel pada khususnya tidak ada yang luput dari perhatian.
“Kedepan, saya ingin di kolom laporan itu ada batas tindak lanjut. Ini harus dilaporkan di hari setelahnya. Jadi SKPD mana yang tidak menindaklanjutkan akan dilaporkan agar menjadi atensi,” ingatnya.
Menurut Paman Birin, ada beberapa isu yang selalu muncul karena kurang maksimalnya atau tidak adanya respon positif yang disampaikan oleh Pemprov Kalsel.
Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh Kepala SKPD untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang berkembang di media.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muslim, dalam laporannya.
“Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyamakan persepsi terhadap pentingnya pengelolaan isu yang beredar di masyarakat, dan untuk memberikan respon tindak lanjut yang dirilis melalui berbagai media,” ujarnya.
Pada kegiatan ini, dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama terkait respon isu oleh para perangkat daerah provinsi Kalsel dan Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalsel.
Setidaknya ada 49 perangkat daerah dan 13 Diskominfo kabupaten/kota se-Kalsel, yang melakukan penandatanganan secara simbolis.
Sejumlah Kepala SKPD yang berhadir tersebut adalah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktur RSUD HM Anshari Shaleh, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin serta Direktur Rumah Sakit Umum Jiwa Sambang Lihum.
Penandatanganan komitmen ini disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar.
Adapun sejumlah narasumber yang berhadir pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Isu Mau Dibawa Kemana?” adalah Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Staf Ahli Gubernur Kalsel serta Pakar Komunikasi Publik dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Pada interview usai acara, Roy menyampaikan harapannya agar Pemprov Kalsel melalui SKPD dapat merespon isu-isu untuk menciptakan suasana kondusif di Kalsel.
Terutama jelang pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 yang akan datang.
“Harapannya kita bisa merespon isu-isu khususnya isu-isu negatif, agar dapat menciptakan suasana kondusif di Kalsel, apalagi mendekati Pemilu kita harus benar-benar intens untuk mengelola isu, sehingga marwah pemerintah daerah juga bisa terjaga,” harapnya.
