TERAS7.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 4,81 persen (yoy) pada Semester I 2025.
Meski sedikit di bawah rata-rata nasional (4,87 persen), capaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi Kalsel di tengah tekanan global.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan stabilitas pertumbuhan didukung oleh konsumsi rumah tangga dan sektor unggulan seperti pertambangan. “Ini menjadi bukti bahwa pondasi ekonomi Kalsel cukup kuat,” ujarnya di Banjarmasin, dilansir dari MC Kalsel, Jumat (01/08/2025).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp70,86 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp38,24 triliun. Struktur ekonomi Kalsel didominasi oleh pertambangan (28,33 persen) dan konsumsi rumah tangga (48,55 persen).
Inflasi pada Juni 2025 terjaga di angka 0,23 persen (mtm) dan 1,81 persen (yoy), di bawah rata-rata nasional 1,87 persen. Kabupaten Tanjung mencatat inflasi tertinggi sebesar 2,79 persen (yoy), sementara deflasi terjadi di Hulu Sungai Tengah sebesar 0,47 persen.
Komoditas yang menyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, minyak goreng, kopi bubuk, rokok kretek mesin, dan ikan gabus. Sebaliknya, beras, daging ayam ras, tarif parkir, ikan nila, dan telur ayam ras justru mengalami penurunan harga.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Kalsel menjalankan sejumlah langkah pengendalian seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), subsidi pupuk batubara untuk tanaman padi dan jagung, serta subsidi angkutan pangan bersama Dinas Perhubungan.
Neraca perdagangan Kalsel pada Juni 2025 masih mencatat surplus sebesar US$655,24 juta. Meski turun 30,81 persen dibanding tahun lalu akibat menurunnya ekspor batubara dan lignit, impor juga tercatat turun 36,5 persen.
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara hingga Semester I 2025 mencapai Rp5,75 triliun atau 26,08 persen dari target tahunan Rp22,04 triliun. Pendapatan ini didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp4,48 triliun.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp450 miliar, terutama dari Bea Keluar. Sementara Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tercatat Rp1,08 triliun, terdiri dari PPh Impor dan PPN Impor.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp805,87 miliar, terdiri dari pendapatan BLU Rp211,39 miliar dan PNBP lainnya Rp594,48 miliar. DJKN turut mencatatkan kontribusi sebesar Rp13,78 miliar dari pengelolaan aset, piutang negara, dan lelang.
“Capaian fiskal ini mencerminkan kinerja solid seluruh unit pengelola penerimaan daerah,” kata Catur. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kami optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, ekonomi Kalsel akan terus tumbuh inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
