TERAS7.COM – Sembilan desa di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, terdampak genangan banjir yang diduga berkaitan dengan keberadaan tanggul milik perusahaan perkebunan sawit PT Palmina Utama.
Dugaan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Banjar yang menghadirkan perwakilan PT Palmina Utama serta warga terdampak, Kamis (22/01/2026).
Pimpinan RDP DPRD Banjar, Irwan Bora, menyampaikan bahwa pihak perusahaan mengakui tanggul tersebut dibangun sebagai bagian dari sistem pengelolaan air di area operasional perkebunan.
Namun demikian, menurut Irwan, warga menilai keberadaan tanggul justru menghambat aliran air alami sehingga memicu meluasnya genangan banjir ke kawasan permukiman.
“Perusahaan mengakui tanggul itu dibangun untuk pengelolaan air. Tetapi masyarakat menilai tanggul tersebut menghambat aliran air dan berdampak pada meningkatnya genangan di pemukiman,” ujar Irwan.
Menanggapi keluhan warga, Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, mengatakan perusahaan telah mengambil langkah cepat untuk penanganan jangka pendek dengan menyalurkan bantuan logistik.
“Untuk penanganan jangka pendek, kami menyalurkan bantuan sembako kepada desa-desa ring satu dan berencana memperluas dukungan ke wilayah ring dua,” ujarnya dalam RDP.
Selain bantuan sosial, PT Palmina juga mengurangi operasional pompa hingga 47 persen dalam sepekan terakhir sebagai upaya membantu menurunkan ketinggian air di wilayah terdampak.
“Kami sudah membagikan data operasional pompa harian kepada masyarakat agar bisa dipantau secara terbuka. Perlu diketahui, operator dan karyawan kami juga merupakan warga sekitar,” jelas Leksono.
Untuk penanganan jangka menengah, perusahaan berkomitmen menyusun program Corporate Social Responsibility (CSR) bersama pemerintah daerah dan instansi teknis, khususnya terkait penerapan Water Management System (WMS).
Menurut Leksono, perencanaan WMS harus berbasis survei lapangan agar sesuai dengan kondisi riil desa-desa terdampak banjir.
“Kami siap mendukung dari sisi peralatan, pembiayaan, tenaga kerja, desain hingga teknologi. Namun semuanya harus dikaji bersama agar tidak menimbulkan dampak baru,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan WMS dinilai lebih efektif dilakukan pada musim kemarau. Oleh karena itu, perusahaan menargetkan pelaksanaan proyek pada Mei hingga Oktober 2026, dengan uji coba saat memasuki musim hujan di akhir tahun.
Sementara untuk proyek berskala besar seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul utama, PT Palmina menyatakan akan mengikuti arahan pemerintah karena melibatkan kewenangan lintas sektor.
Leksono juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, tokoh desa, pemerintah daerah, serta instansi teknis dalam setiap tahapan penanganan guna meminimalkan dampak lingkungan.
“Kami tidak ingin bekerja sendiri. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar penanganan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Saat ini, desa yang masuk dalam wilayah dampak langsung meliputi Galam Rabah, Makmur Karya, dan Alalak Padang. Meski demikian, PT Palmina telah mengumpulkan perwakilan dari sembilan desa dan menyatakan kesiapan membantu tujuh desa lainnya di Kabupaten Banjar.
Untuk wilayah ring dua, perusahaan juga berencana menggandeng anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan agar penanganan dilakukan secara terpadu di tingkat kecamatan hingga kabupaten.
“Kami ingin membuktikan bahwa kolaborasi ini bisa berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Targetnya, hasil nyata dapat terlihat pada 2026,” pungkas Leksono.
