TERAS7.COM – Upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Banjar. Melalui Bappedalitbang Kabupaten Banjar, rapat koordinasi teknis Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) digelar, Rabu (25/2/2026), untuk mengevaluasi capaian sekaligus memastikan sembilan langkah strategis berjalan sesuai target.
Rakor dipimpin Kepala Sub Bidang Ekonomi, Gusti Rizki Azhari. Ia menegaskan kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci percepatan ekonomi, terutama dalam konsolidasi dan validasi data indikator pembangunan.
“Upaya percepatan ekonomi harus berjalan terpadu. Tanpa dukungan data yang lengkap dan koordinasi yang solid, capaian indikator akan sulit dimonitor secara optimal,” ujarnya.
Rapat dihadiri operator dari sejumlah SKPD, di antaranya BPKPAD, DKUMPP, Disbudporapar, Disnakertrans, DPMPTSP, Dinas PUPRP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Perekonomian Setda Banjar. Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan orkestrasi kebijakan dari hulu hingga hilir.
Dalam forum terungkap, sebagian besar indikator percepatan seperti realisasi APBD, progres perizinan, dan utilitas kawasan industri telah terinput dalam sistem link kendali ekonomi hingga Januari 2026. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditindaklanjuti, termasuk koordinasi ketersediaan dan keterjangkauan energi untuk proyek infrastruktur bersama PT PLN (Persero).
Selain itu, rapat juga membahas rencana pembentukan Satgas Pencegahan Ekspor Impor yang akan disinergikan dengan Dinas Perdagangan Provinsi. Usulan penerbitan Surat Edaran Bupati terkait prioritas penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek konstruksi daerah turut menjadi perhatian guna memperkuat dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Banjar.
Melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ekosda), Bappedalitbang mendorong seluruh SKPD penanggung jawab segera melengkapi data realisasi serta mengunggah dokumen pendukung pada sistem kendaliekonomi.kemendagri.go.id sebelum tanggal 20 setiap bulan. Penguatan monitoring berbasis data tersebut diharapkan mampu menjaga akuntabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
