TERAS7.COM, DPRD BANJARBARU – Uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang penyelenggaraan sistem drainase digelar oleh Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, bertempat di ruang Aula II Kantor DPRD Kota Banjarbaru, Senin (01/04/2024).
Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru Emi Lasari mengatakan, uji publik raperda ini bertujuan untuk menguji kelayakan sebuah draft Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase.
“Kita mengundang para stakeholder, baik itu akademisi, forum RT/RW sebagai perwakilan masyarakat kemudian dinas terkait. Agar bisa memberikan masukan terkait draft Raperda ini,”ungkapnya.
Kemudian Emi berharap melalui kegiatan ini bisa menggali lebih dalam semua persoalan yang ada di lapangan sehingga bisa jadi masukan untuk materi raperda ini.
Karena raperda ini merupakan inisasi Komisi III sebagai payung hukum atau regulasi yang kedepannya menjadi kebutuhan Kota Banjarbaru terkait menajemen sistem drainase.
“Kita berharap dengan adanya perbaikan sistem drainase yang ada maka kita bisa menekan persoalan banjir di Kota Banjarbaru dan pengaturan nya lebih terarah, dengan perencanaan yang lebih bagus,”terangnya.
Lalu Emi mengatakan juga bahwa Raperda ini tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada.
“Kita minta kepada kawan-kawan dari ULM akademisi yang menyusun draft Raperda ini untuk melihat regulasi-regulasi yang ada dan tetap menyesuaikan dengan peraturan provinsi mengenai drainase agar bisa diselaraskan,”ujarnya.
“Kemudian juga memperhatikan RTRW dan juga kajian mengenai mitigasi banjir, sehingga kedepannya bisa menjadi acuan raperda ini,”tambahnya lagi.
Emi juga berharap dengan sistem drainase yang baik itu menjadi salah satu upaya menekan persoalan banjir.
Karena persoalan banjir ini ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk pencegahan terkait aliran sungai, melakukan normalisasi, tangkapan air, daerah resapan termasuk sistem drainase yang baik. Agar menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya genangan-genangan yang ada.
”Sehingga kita kedepannya memiliki tata kelola untuk pembuatan drainase yang memang tidak hanya persoalan ramah lingkungan tapi juga sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab kita lihat Kota Banjarbaru ini semakin berkembang,”pungkasnya.
Adapun proses penggodokan Raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD Banjarbaru ini sudah masuk tahap perampungan draft raperda.
