TERAS7.COM – Sekretaris PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Berry Nahdian Forqan mengkritik keras proses hukum terhadap pemilik UMKM Mama Khas Banjar di Banjarbaru.
Ia menilai penanganan kasus tersebut janggal dan bertentangan dengan semangat pemerintah dalam membina sektor usaha kecil.
“Dari awal kita cermati, ini banyak proses yang janggal dan cenderung dipaksakan. Kenapa pihak kepolisian begitu ngotot menindak UMKM Mama Khas Banjar? Ini menimbulkan pertanyaan,” ujar Berry kepada teras7.com, pada Senin (12/05/2025).
Ia menilai langkah penegakan hukum ini tidak sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah yang secara nasional telah menempatkan pengembangan UMKM sebagai prioritas.
Berry juga mengingatkan bahwa telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Polri untuk mengedepankan pembinaan, dan edukasi ketimbang pemidanaan dalam menangani persoalan UMKM.
Menurut Berry, UMKM seperti Mama Khas Banjar telah menunjukkan itikad baik dengan memiliki izin usaha. Jika dalam praktiknya masih ada kekurangan, seharusnya pelaku usaha mendapat pendampingan, bukan tuntutan hukum.
“Artinya mereka sudah berniat mematuhi aturan. Kalau ada yang belum sesuai standar, tugas pemerintah dan aparat adalah membina, bukan langsung menghukum,” tegasnya.
Ia menyebut, sistem perizinan dan standar keamanan usaha yang ditetapkan pemerintah terlalu kompleks bagi pelaku UMKM, yang kebanyakan masih berjuang, termasuk permodalan.
“Misalnya harus uji laboratorium, mana ada nelayan atau pengusaha kecil yang familiar dengan itu? Belum lagi biayanya. Kalau hanya disosialisasikan tanpa asistensi, mereka tetap tidak akan mampu memenuhi standar,” kata Berry.
Jika kemungkinan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi alasan terkendalanya pembinaan UMKM oleh pemerintah, Berry menyatakan hal itu tak bisa dijadikan dalih.
“Kita ini sedang di masa bonus demografi, SDM kita melimpah. Teknologi juga mudah diakses. Ini soal niat baik, konsistensi, dan kreativitas untuk memfasilitasi UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, pembinaan tidak cukup hanya dengan penyuluhan, tetapi harus menyeluruh, seperti membantu pemenuhan standar, mendampingi proses perizinan, hingga menyediakan fasilitas uji mutu yang terjangkau.
Berry juga menyentil sikap Pemerintah Kota Banjarbaru yang dinilainya kurang berpihak pada UMKM. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk dinas terkait, seharusnya pasang badan membela pelaku usaha kecil saat menghadapi kriminalisasi.
“Pak Prabowo saja pasang badan membela mahasiswa di kasus hukum. Masa pemerintah daerah tidak bisa membela UMKM, yang jelas-jelas jadi tulang punggung ekonomi rakyat?” ujar Berry.
Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah daerah untuk berani meminta aparat penegak hukum menghentikan proses hukum terhadap Mama Khas Banjar dan mendukung upaya pembebasan pelaku usahanya.
Lebih jauh, Berry juga mempertanyakan mengapa hanya UMKM Mama Khas Banjar yang dijadikan tersangka, padahal masih banyak pelaku usaha lain dengan perizinan atau standar yang belum lengkap.
“Kenapa hanya satu ini saja yang diproses? Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Atau lebih parah lagi, hukum jadi alat kepentingan. Ini yang berbahaya,” tegasnya.
Padahal kata Berry, norma tertinggi dalam hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap UMKM tidak bisa semata-mata legalistik, tapi harus mempertimbangkan akses keadilan yang setara.
Di sisi lain, Berry juga menyambut positif rencana kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke Kalimantan Selatan. Ia berharap kehadiran menteri bisa membawa angin segar, sekaligus memberi pembelaan kepada pelaku usaha Mama Khas Banjar.
“Kita berharap Pak Menteri memastikan proses hukum ini berpihak pada keadilan. Harapannya, pemilik Mama Khas Banjar dibebaskan dari hukuman,” tutup Berry.
