TERAS7.COM – Mundurnya Wartono dari jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru menyisakan kekosongan dalam kepemimpinan pemerintahan Kota Banjarbaru.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru dinilai membutuhkan sosok wakil wali kota definitif untuk mendampingi Wali Kota Erna Lisa Halaby dalam mengoptimalkan roda pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Terlebih, berbagai program pembangunan harus terus berjalan demi mewujudkan visi Banjarbaru Emas.
Di tengah kekosongan kursi wakil walikota Banjarbaru akhir-akhir ini banyak bermunculan beragam figur yang digadang-gadang siap menggantikan posisi Wartono, baik dari kalangan politisi atau anggota DPR maupun dari kalangan birokrat.
Pengamat politik, pemerintahan, dan hukum tata negara Kalimantan Selatan, Rosyid Ridho, menilai pengunduran diri tersebut merupakan dinamika politik lokal yang sah secara hukum administrasi negara.
Namun, proses pergantian antarwaktu harus dikawal secara ketat agar tidak menimbulkan friksi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Menurutnya, Secara ideal dan sosiologis pemerintahan, posisi Wakil Wali Kota Banjarbaru seyogianya tidak lagi diisi oleh figur dari unsur anggota DPRD aktif atau kader partai politik yang sarat syahwat kekuasaan elektoral.
“Yang dibutuhkan masyarakat Banjarbaru hari ini adalah sosok kaum muda yang energik, profesional, dan murni berorientasi pada kerja-kerja teknokratik,” ungkapnya.
Ia menekankan, sosok pengganti ideal tersebut harus fokus sepenuhnya untuk menyerap aspirasi akar rumput dan mengeksekusi percepatan pembangunan kota.
“Kehadiran wakil walikota baru ke depan tidak boleh dibebani oleh agenda atau kepentingan politik partisan, apalagi memiliki tendensi untuk bersaing atau ‘matahari kembar’ dengan Wali Kota,” pungkasnya.
Stabilitas birokrasi dan harmoni kepemimpinan adalah harga mati demi melayani masyarakat Banjarbaru secara optimal.
