Oleh: Ahmad Fauzi
TERAS7.COM Di Banua, kabar bisa menyebar lebih cepat dari aroma gaguduh panas di warung pinggir jalan. Apalagi kalau kabarnya berbau uang—apalagi 5 triliun. Dalam sekejap, publik heboh. Ada yang mengira uang itu “mengendap”, ada yang menyebut “salah input”, ada pula yang langsung curiga: “jangan-jangan ada korupsi.”
Padahal, kalau ditelusuri, masalahnya sederhana: kesalahan teknis pada sistem perbankan. Tapi di era media sosial, satu kesalahan angka bisa berubah jadi badai opini. Dan seperti biasa, di tengah badai itu, yang paling repot bukan yang salah, tapi yang harus menjelaskan.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin akhirnya angkat bicara. Ia membantah tudingan dana mengendap Rp5,1 triliun. Menurutnya, dana itu milik Pemerintah Provinsi, bukan Kota Banjarbaru, dan tersimpan dalam bentuk giro dan deposito. “Jangan sampai seperti koboy salah tembak,” katanya. Kalimat itu cepat viral, karena dalam politik, metafora selalu lebih kuat dari klarifikasi.
Dari sisi lain, Bank Kalsel juga tak tinggal diam. Mereka mengakui ada kesalahan kode sistem yang membuat dana Pemprov seolah milik Pemko. Kesalahan itu, kata mereka, sudah diperbaiki. Tapi publik sudah terlanjur bising. Bahkan seorang pengamat hukum langsung bicara keras, menuding ada potensi korupsi.
Begitulah nasib angka di negeri ini. Ia sering dianggap kaku, padahal ia bisa sangat lentur tergantung siapa yang membaca. Satu digit bisa mengubah tafsir, satu kata bisa mengubah reputasi.
Saya jadi teringat pelajaran sederhana dari dunia pendidikan: jika anak salah menulis angka, guru biasanya menyuruhnya memperbaiki, bukan menghakimi. Tapi dalam dunia birokrasi, satu angka salah bisa membuat satu daerah tampak bersalah seluruhnya.
Mungkin yang perlu kita benahi bukan hanya sistem bank, tapi juga sistem komunikasi publik. Karena sering kali yang bocor bukan data, tapi kepercayaan.
Ketika Menteri Keuangan menyebut angka 5,1 triliun di Banjarbaru, publik langsung berasumsi: uang itu diam, tidak bekerja, tidak bermanfaat. Padahal, sebagian besar tersimpan sementara untuk keperluan belanja daerah. Bahkan menghasilkan bunga yang masuk kembali ke kas daerah. Tapi di ruang digital, klarifikasi kalah cepat dari tuduhan.
Masyarakat sudah terbiasa berpikir “yang viral pasti benar”. Padahal, yang viral hanya cepat bukan selalu tepat.
Di sinilah ironi modernitas: teknologi mempercepat informasi, tapi sering melambatkan pemahaman.
Bisa jadi, yang sebenarnya mengendap bukan uangnya, tapi rasa percaya. Sekali publik kehilangan itu, berapa pun bunga deposito tak akan cukup untuk membelinya kembali.
Mungkin kita semua perlu belajar lagi satu hal: menjaga amanah bukan hanya soal menjaga uang, tapi menjaga persepsi publik agar tidak tersesat. Karena di zaman ini, fitnah bisa lahir dari salah klik, dan krisis bisa muncul hanya karena satu angka yang salah tempat.
Kalau saja semua pejabat bisa duduk bersama di warung kopi, mungkin masalah ini selesai dalam dua cangkir saja. Tapi karena semua bicara lewat podium dan media, suara jadi gema, bukan dialog.
Kita boleh berbeda tafsir soal 5 triliun, tapi ada satu hal yang pasti: kebenaran tidak butuh mikrofon, ia hanya butuh ketenangan untuk dijelaskan.
Catatan Editor:
Tulisan ini bersumber dari laporan Teras7.com tanggal 29 Oktober 2025 berjudul “Bank Kalsel Klarifikasi, Muhidin Membantah, Badrul Ain: Saya Menduga Ada Korupsi di Sana”, diolah kembali menjadi esai reflektif untuk memperkaya wacana publik.
