TERAS7.COM – Keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) menjadi salah satu sarana – prasarana perlengkapan untuk keamanan jalan pada malam hari sangat penting, Karena pada malam hari di sebuah jalan akan sangat gelap.
Seperti di Jembatan Irigasi Sungai Paring yang kurang penerangan diakibatkan banyak tuntutan musrenbang terkait jalan, dan di lomplek perumahan yang sebagian tidak ada penerangan akibat belum diserahkannya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) oleh developer atau pengembang ke pemerintah.
Menyikapi ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Akhmad Bayhaqie angkat bicara.
Ia membantah jika padamnya PJU di Jembatan Irigasi Sungai Paring telah berlangsung selama berbulan-bulan, melainkan baru beberapa minggu saja.
“Tidak berbulan-bulan, ya sekitar dua mingguan lah (padamnya -red),” ungkapnya. Kamis (04/05/2023).
Penyebabnya kata Bayhaqie, dikarenakan terdapat kabel yang berposisi di bawah taman dekat Jembatan Irigasi tersebut sudah dalam kondisi lapuk.
Lalu, permasalahan PJL di komplek dan perumahan penyebabnya terkendala sebagian banyak aset PSU yang masih belum diserahkan developer atau pengembang ke pemerintah daerah (pemda), hingga persoalan utamanya yakni anggaran minim.
Menyikapi ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi menyarankan masyarakat yang merasa terdampak akibat matinya PJU untuk protes langsung ke instansi terkait.
“Protes saja ke dinas terkait, karena tiap bulan ada potongan pajak untuk PJU, ngapain duit masyarakat dipotong tapi fasilitasnya tidak dapat,”
Terlebih menurut Rofiqi, PJU merupakan hak daripada masyarakat, yang telah menyetorkan pajak PJU lewat potongan pembayaran listrik tiap bulannya.
“Ngapain duit masyarakat dipotong tapi fasilitasnya tidak dapat,” ucapnya.
Ia mengatakan, untuk DPRD saja, tiap bulannya mengelontorkan dana sekitar Rp 600 juta hingga Rp 800 juta untuk membayar pajak PJU.
Harusnya kata Rofiqi, instansi terkait dapat sensitif melihat persoalan PJU di Kabupaten Banjar yang acap kali padam, bukan malah membiarkan.
“Harusnya melihat itu secara sensitif, kalau melihat ada yang mati, ya langsung ditanggulangi, jangan dibiarin atau malah pura-pura gak liat, kebanyakan kan seperti itu,” pungkasnya.
